JAKARTA – Para uskup Katolik se-Asia menyerukan agar Gereja semakin mengambil peran sebagai pembangun dialog dan rekonsiliasi di tengah kawasan Asia yang menghadapi polarisasi politik, kesenjangan sosial, krisis lingkungan, serta pesatnya perkembangan teknologi.
Seruan tersebut disampaikan pada penutupan Sidang Pleno ke-12 Federasi Konferensi Para Uskup Asia (FABC) di Jakarta, Sabtu (26/7). Pertemuan yang berlangsung selama sepekan itu dihadiri para uskup dari berbagai negara Asia, perwakilan Vatikan, para teolog, serta anggota tarekat religius.
Dalam pernyataan penutup, para uskup menggambarkan Asia sebagai benua yang kaya akan peradaban kuno, tradisi keagamaan besar, dan populasi muda yang dinamis. Namun, kawasan ini juga menghadapi tantangan serius berupa meningkatnya polarisasi sosial, kemiskinan, migrasi, kerusakan lingkungan, serta ketidakpastian akibat perkembangan teknologi yang sangat cepat.
Karena itu, menurut mereka, misi Gereja tidak boleh berhenti pada kehidupan internal umat, tetapi harus hadir sebagai “pembangun jembatan” yang mempererat hubungan antarumat beragama, antarbudaya, dan antarkomunitas.
Para uskup juga berkomitmen memperkuat kerja sama ekumenis dan dialog antaragama, semakin mendengarkan kebudayaan lokal, mendampingi kaum miskin dan kelompok rentan, serta menghidupi pertobatan ekologis sebagaimana ditekankan oleh mendiang Paus Fransiskus sebagai tanggapan atas krisis lingkungan.
Salah satu hasil penting sidang pleno tersebut adalah dimulainya penyusunan Pedoman Pastoral Sinodalitas untuk Asia. Dokumen ini diharapkan menjadi panduan bagi Gereja-gereja lokal di Asia dalam menerapkan pembaruan sinodal Gereja Katolik sesuai dengan konteks budaya dan sosial masing-masing.
Penyusunan pedoman itu akan dilakukan melalui konsultasi dengan berbagai konferensi uskup di Asia dan ditargetkan selesai pada tahun depan.
Sekretaris Eksekutif Kantor Sinodalitas FABC, Pastor Clarence Devadass, mengingatkan bahwa sinodalitas bukan sekadar program baru dalam kehidupan Gereja.
“Banyak orang mengira sinodalitas hanyalah satu kegiatan atau program tambahan. Padahal, sinodalitas bukan soal menambah aktivitas, melainkan mengubah cara kita melakukan apa yang selama ini sudah kita kerjakan,” ujarnya.
Menurut Devadass, keberagaman budaya, bahasa, dan agama di Asia membuat tidak mungkin ada satu model yang berlaku untuk semua Gereja lokal. Setiap Gereja dipanggil untuk menemukan jalannya sendiri melalui sikap saling mendengarkan, partisipasi, dan tanggung jawab bersama.
Sementara itu, Kardinal Ignatius Suharyo, Uskup Agung Jakarta, menegaskan bahwa perjalanan sinodal harus diawali dengan pertobatan hati, bukan semata-mata pembaruan struktur kelembagaan.
“Kita tidak menawarkan solusi politik atas persoalan sosial-ekonomi. Yang kita sampaikan adalah sebuah panggilan moral,” kata Kardinal Suharyo.
Sekretaris Jenderal Sinode Para Uskup, Kardinal Mario Grech, mengatakan bahwa proses sinodal memang dapat membawa perubahan pada hukum kanonik. Namun, menurut dia, pembaruan hukum Gereja harus tetap menjadi konsekuensi dari pembaruan rohani, bukan tujuan utama.
Ia menjelaskan bahwa saat ini dua komisi ahli hukum kanonik sedang mengkaji bagaimana buah-buah Sinode dapat diintegrasikan ke dalam hukum Gereja tanpa mereduksi sinodalitas menjadi sekadar pembaruan administratif.
Dalam pesannya kepada Sidang Pleno FABC pada Jumat (25/7), Paus Leo XIV mendorong para uskup untuk memperdalam spiritualitas Ekaristi di Gereja-Gereja lokal. Menurut Paus, persekutuan yang semakin erat akan memampukan Gereja menjadi “pembangun jembatan bersama di seluruh Asia.”
FABC didirikan pada tahun 1970 dan menjadi wadah kerja sama konferensi-konferensi para uskup di Asia. Organisasi ini berperan mengoordinasikan misi pastoral Gereja Katolik di kawasan Asia, tempat umat Katolik hidup sebagai kelompok minoritas di sebagian besar negara.
(Ryan Dagur, UCA NEWS, 27 Juli 2026)