Anggota DPR Filipina Buron Kasus Korupsi Ditangkap di Praha

JAKARTA — Mantan anggota parlemen Filipina, Zaldy Co, yang menjadi buronan dalam kasus dugaan korupsi proyek pengendalian banjir, ditangkap di Praha, Republik Ceko, pada 16 April 2026. Kabar penangkapan ini diumumkan langsung oleh Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr.

Marcos menyatakan bahwa pemerintah Filipina tengah berkoordinasi erat dengan otoritas Ceko untuk memastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai aturan, sekaligus mengupayakan pemulangan Co ke Filipina secepatnya.

Zaldy Co diduga terlibat dalam penyalahgunaan dana miliaran peso yang dialokasikan untuk proyek pengendalian banjir. Ia disebut sebagai salah satu tokoh kunci dalam kasus yang melibatkan sejumlah anggota DPR dan pejabat tinggi lainnya. Dugaan praktik korupsi mencakup proyek fiktif hingga penggunaan dokumen palsu.

Pemerintah Filipina saat ini tengah menyelidiki lebih dari 9.800 proyek pengendalian banjir dengan total nilai mencapai sekitar 9,5 miliar dolar AS. Dari jumlah tersebut, diperkirakan hingga 2 miliar dolar AS diselewengkan melalui berbagai modus kecurangan.

Pengadilan tindak pidana korupsi Filipina sebelumnya telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Co pada November 2025. Namun, tingkat keterlibatannya dalam kasus ini masih terus didalami.

Aktivis hak asasi manusia di Tacloban, Pete Ilagan, menegaskan bahwa publik tidak hanya menginginkan penangkapan, tetapi juga pengembalian dana yang dikorupsi serta putusan hukum yang tegas.

Kasus ini menjadi sorotan publik, terutama di Tacloban—wilayah yang pernah menjadi titik terparah dampak Topan Haiyan pada 2013. Pemerintah diketahui mengalokasikan dana sebesar 76,6 juta dolar AS untuk proyek tanggul di wilayah tersebut. Namun, hingga 2025, proyek yang dikerjakan perusahaan milik Co dilaporkan baru rampung sekitar 20 persen.

Skandal dugaan korupsi proyek pengendalian banjir telah memicu gelombang protes di berbagai wilayah Filipina sejak tahun lalu. Masyarakat mempertanyakan efektivitas anggaran besar yang digelontorkan pemerintah, mengingat bencana banjir masih terus menyebabkan korban jiwa dan pengungsian.

Pada November 2025 saja, sedikitnya 114 orang dilaporkan meninggal dunia dan 127 lainnya hilang akibat banjir yang dipicu musim hujan dan badai tropis.

Pengadilan sebelumnya juga telah menetapkan Co sebagai buronan pada 10 Desember 2025 karena mangkir dari proses hukum.

Sejumlah anggota parlemen Filipina menyatakan bahwa penangkapan Co harus menjadi awal dari pengungkapan menyeluruh atas dugaan korupsi di sektor proyek publik, bukan sekadar tontonan politik.

Mereka menilai pemulangan Co ke Filipina penting untuk memungkinkan yang bersangkutan memberikan kesaksian di bawah sumpah, termasuk terkait dugaan keterlibatan pejabat tinggi dalam jaringan korupsi yang memanfaatkan anggaran infrastruktur negara (UCA NEWS, 17 April 2026