Lima Uskup Myanmar Terpaksa Tinggalkan Keuskupan akibat Perang Saudara

VATIKAN, KOMPAS.com – Situasi kemanusiaan di Myanmar terus memburuk akibat perang saudara yang telah berlangsung sejak 2021. Konflik berkepanjangan itu tidak hanya memaksa jutaan warga sipil mengungsi, tetapi juga membuat sejumlah pemimpin Gereja Katolik meninggalkan wilayah keuskupannya demi keselamatan.

Uskup Pekhon, Felice Ba Htoo, yang sedang berada di Vatikan untuk bertemu dengan Paus Leo XIV, mengungkapkan bahwa lima dari 17 uskup di Myanmar terpaksa meninggalkan keuskupan mereka sejak pecahnya perang saudara.

Dalam wawancara dengan kantor berita misi Vatikan, Fides, pada 5 Juni 2026, Uskup Ba Htoo menjelaskan bahwa para uskup dari Keuskupan Pekhon, Loikaw, Banmaw, Mindat, dan Lashio telah meninggalkan gereja katedral mereka dan kini tinggal di paroki-paroki yang lebih aman, jauh dari wilayah pertempuran antara militer Myanmar dan kelompok-kelompok perlawanan.

“Kami para uskup juga tidak luput dari kenyataan ini. Banyak paroki terpaksa ditutup karena rusak, diserang, atau kehilangan umatnya,” kata Ba Htoo.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangka kunjungan ad limina apostolorum, yakni kunjungan wajib para uskup ke Roma setiap lima tahun sekali untuk berdoa di makam Rasul Petrus dan Paulus serta melaporkan kondisi keuskupan mereka kepada Paus dan berbagai dikasteri Vatikan.

Dalam kesempatan itu, para uskup Myanmar juga bertemu dengan Pope Leo XIV dan membahas situasi terkini di negara mereka.

Konflik Berkepanjangan

Myanmar terjerumus ke dalam kekacauan sejak kudeta militer yang dipimpin oleh Min Aung Hlaing pada Februari 2021. Kudeta tersebut memicu perlawanan luas yang berkembang menjadi perang saudara.

Menurut berbagai kelompok hak asasi manusia, lebih dari 7.700 warga sipil dan aktivis demokrasi telah tewas, lebih dari 30.000 orang ditangkap, dan hampir 22.800 lainnya masih dipenjara.

Selain menimbulkan korban jiwa, pemerintahan militer juga menyebabkan kemerosotan ekonomi yang parah dan melemahnya nilai mata uang kyat akibat sanksi internasional yang dijatuhkan terhadap junta.

Pertempuran antara militer Myanmar, kelompok bersenjata etnis, dan Pasukan Pertahanan Rakyat (People’s Defense Forces/PDF) terus berlangsung di berbagai wilayah. Akibatnya, jutaan orang mengungsi dan hidup di kamp-kamp pengungsian dengan fasilitas yang sangat terbatas.

Gereja Dampingi Para Pengungsi

Wilayah Pekhon di Negara Bagian Shan bagian selatan merupakan salah satu garis depan konflik. Kawasan ini menjadi medan perebutan karena memiliki jalur komunikasi dan transportasi yang strategis.

Bentrok yang terus terjadi memaksa ribuan warga meninggalkan rumah mereka. Dalam situasi tersebut, para imam, biarawan-biarawati, katekis, dan umat awam berupaya mendampingi para pengungsi agar kehidupan komunitas tetap berjalan.

Menurut Uskup Ba Htoo, para pelayan Gereja secara rutin mengunjungi para pengungsi yang tersebar di hutan, kamp-kamp pengungsian, maupun desa-desa yang relatif lebih aman.

“Kami berusaha menemui mereka, menghibur mereka, dan memberikan kata-kata harapan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa masyarakat kini mengalami kelelahan dan trauma mendalam setelah lima tahun hidup dalam konflik.

“Orang-orang sudah lelah dan mengalami trauma akibat perang yang terus berlangsung selama lima tahun. Dalam situasi penderitaan ini, kami tetap menjalani ziarah pengharapan,” katanya.

Krisis Kemanusiaan Semakin Parah

Keuskupan Pekhon saat ini menghadapi tantangan kemanusiaan yang sangat berat. Sekitar 40.000 pengungsi baru dari berbagai agama telah datang mencari perlindungan di wilayah tersebut.

Sebagian besar pengungsi berasal dari bagian barat wilayah keuskupan. Kelangkaan air bersih menjadi salah satu faktor utama yang mendorong perpindahan penduduk.

Selain itu, perang yang berkepanjangan juga mengurangi kemampuan masyarakat untuk saling membantu. Jika pada awal konflik banyak keluarga masih dapat berbagi lahan dan sumber daya dengan para pengungsi, kini kondisi ekonomi mereka sendiri semakin sulit.

“Dulu masyarakat masih bisa berbagi sumber daya dengan para pengungsi. Namun sekarang mereka harus menghidupi keluarga mereka sendiri dan tidak lagi memiliki cukup sumber daya untuk dibagikan. Situasi kemanusiaan semakin memburuk,” ujar Ba Htoo.

Akibat konflik yang terus berlangsung, tujuh dari 16 paroki di Keuskupan Pekhon terpaksa ditutup. Sekitar 60.000 umat Katolik juga telah mengungsi ke berbagai wilayah pedesaan di Myanmar.

Meski menghadapi berbagai keterbatasan, Gereja Katolik di Myanmar tetap berupaya mendampingi umat dan masyarakat yang terdampak perang, sambil terus menyerukan perdamaian dan rekonsiliasi di negara yang dilanda konflik tersebut.(UCA NEWS,09 Juni 2026)