Anak-anak TK di salah satu kawasan di Banda Aceh menikmati makanan dalam program MBG pada 23 April 2026 (Foto: AFP)
Oleh AFP,Jakarta
JAKARTA — Pemerintah Indonesia akan menghentikan sementara pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah dan hari-hari libur nasional. Kebijakan ini diambil di tengah kritik terhadap tingginya biaya program serta tuntutan agar pemerintah lebih fokus menangani kondisi ekonomi yang memburuk.
Program MBG merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Namun, sejak diluncurkan, program bernilai miliaran dolar tersebut menuai berbagai kritik terkait besarnya anggaran yang dibutuhkan. Pekan lalu, ratusan demonstran di Jakarta bahkan menuntut agar program tersebut dihentikan.
Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program, telah menginstruksikan dapur-dapur penyedia makanan untuk tidak mendistribusikan makanan selama masa libur sekolah yang berlangsung dari 22 Juni hingga 13 Juli mendatang.
BGN juga menyatakan bahwa kebijakan penghentian sementara ini akan berlaku pada hari libur nasional, hari raya keagamaan, serta akhir pekan.
Juru Bicara BGN, Agustina Arumsari, dalam pernyataannya pada 18 Juni, mengatakan bahwa langkah tersebut bukan semata-mata untuk efisiensi anggaran, tetapi juga untuk memastikan setiap sumber daya negara memberikan manfaat yang optimal bagi kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Menurut Agustina, penghentian sementara program selama masa libur sekolah diperkirakan dapat menghemat lebih dari Rp 3 triliun. Dana yang dihemat tersebut akan digunakan untuk melakukan evaluasi menyeluruh agar program MBG dapat dijalankan dengan sasaran yang lebih tepat.
Data pemerintah menunjukkan bahwa hingga Maret 2026, lebih dari 61 juta orang telah menerima manfaat dari program tersebut.
Meski demikian, pelaksanaan program MBG tidak lepas dari berbagai persoalan. Sejak dimulai pada Januari 2025, program ini beberapa kali diwarnai kasus keracunan makanan massal dan tuduhan korupsi dalam pengelolaannya.
Pada bulan ini, Presiden Prabowo memberhentikan Dadan Hindayana, Kepala BGN sejak lembaga tersebut dibentuk pada Agustus 2024, bersama dua orang deputinya. Ketiganya diduga terlibat dalam tindak pidana terkait pengelolaan lembaga tersebut.
Program MBG awalnya menargetkan sedikitnya 82,9 juta penerima manfaat, yang terdiri atas anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Jumlah tersebut setara dengan hampir sepertiga populasi Indonesia.
Namun, program itu menjadi salah satu pos anggaran yang pertama kali mengalami penyesuaian ketika pemerintah berupaya mengurangi dampak ekonomi akibat konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah.
Di sisi lain, pemerintah masih menghadapi tantangan besar dalam mengatasi masalah gizi nasional. Lebih dari 20 persen anak Indonesia masih mengalami stunting yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis.(UCA NEWS,19 Juni 2026)