Kardinal Malcolm Ranjith berbicara kepada Media di Kolombo, Sri Langka, pada 17 April 2024 (Foto: Ishara S.Kodikara/AFP)
Oleh Reporter UCA NEWS
Kolombo, Sri Lanka – Gereja Katolik Sri Lanka mengecam apa yang disebut sebagai kampanye fitnah terkoordinasi terhadap Kardinal Malcolm Ranjith dan Gereja Katolik oleh sejumlah politisi yang berafiliasi dengan mantan Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa.
Juru Bicara Keuskupan Agung Kolombo, Romo Cyril Gamini, dalam konferensi pers pada 17 Juni di Rumah Uskup Agung Kolombo, menegaskan bahwa berbagai tuduhan yang beredar di media dan media sosial terhadap Kardinal Malcolm Ranjith tidak memiliki dasar fakta.
Menurut Gamini, sejumlah politisi pro-Rajapaksa menyebarkan klaim bahwa Kardinal Ranjith memengaruhi penunjukan pejabat pemerintah yang bertugas menyelidiki kembali serangan bom Paskah 2019, memperoleh perlakuan keamanan khusus dari pemerintah, serta memicu ketegangan antara umat Buddha dan Kristen di Sri Lanka.
Selain itu, beredar pula tuduhan bahwa Kardinal Ranjith telah mengetahui rencana serangan yang terjadi pada 21 April 2019 sebelum peristiwa tersebut berlangsung.
Romo Gamini menegaskan bahwa seluruh tuduhan tersebut tidak benar dan meminta masyarakat untuk tidak mempercayainya.
Politisi pro-Rajapaksa mendasarkan tuduhan mereka pada pernyataan Menteri Transportasi, Jalan Raya, dan Pembangunan Perkotaan, Bimal Ratnayake, yang pada Juli tahun lalu menyatakan di parlemen bahwa Sekretaris Kementerian Keamanan Publik Ravi Seneviratne dan Direktur Departemen Investigasi Kriminal (CID) Shani Abeysekara diangkat atas rekomendasi Kardinal Ranjith.
Kedua pejabat tersebut merupakan mantan perwira polisi senior yang kini memimpin penyelidikan baru atas serangan bom Paskah 2019 yang menargetkan gereja-gereja dan hotel-hotel mewah. Serangan itu menewaskan 269 orang dan melukai lebih dari 500 lainnya, sebagian besar umat Katolik yang sedang mengikuti Misa Paskah.
Namun, Romo Gamini membantah keras tuduhan tersebut. Ia menegaskan bahwa tidak ada pemimpin Gereja, termasuk Kardinal Ranjith, yang pernah meminta pengangkatan kedua pejabat itu.
Ia juga membantah tuduhan bahwa Kardinal Ranjith mengetahui rencana serangan sebelumnya.
“Sebagaimana telah dijadwalkan, Kardinal memimpin Vigili Paskah dan Misa di Katedral St. Lucia, Kotahena, pada malam sebelum serangan dan kembali memimpin perayaan pada Minggu Paskah pagi,” kata Gamini.
Sementara itu, politisi pro-Rajapaksa, Udaya Gammanpila, pada 15 Juni menuduh Kardinal Ranjith merusak hubungan antara umat Buddha dan Kristen. Ia juga menuding Kardinal berusaha mengalihkan tanggung jawab serangan dari kelompok ekstremis Muslim kepada umat Buddha Sinhala.
Menanggapi hal tersebut, Romo Gamini menjelaskan bahwa Kardinal Ranjith hanya menyerukan agar tidak terjadi aksi balas dendam terhadap umat Muslim, masjid, maupun usaha-usaha milik mereka setelah serangan bom bunuh diri terjadi.
Tuduhan lain datang dari politisi pro-Rajapaksa, Wimal Weerawansa, yang menyatakan bahwa Kardinal Ranjith pernah membantu membebaskan dua putra seorang pengusaha Muslim yang dicurigai terkait dengan para pelaku bom bunuh diri.
Namun, menurut Gamini, kedua orang tersebut dibebaskan oleh pengadilan pada tahun 2022 dan Kardinal Ranjith sama sekali tidak terlibat dalam proses hukum mereka.
Nuwan Anthony (42), aktivis hak asasi manusia yang menjadi korban luka dalam ledakan di Gereja St. Anthony, Kochchikade, mengatakan bahwa orang-orang yang dekat dengan Rajapaksa telah lama berusaha menyesatkan publik melalui tuduhan-tuduhan tanpa dasar terhadap Gereja.
“Mereka masih berupaya menciptakan konflik agama dan etnis demi memperoleh kembali kekuasaan,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Pusat Masyarakat dan Agama, Romo Rohan Silva, yang juga mengajukan petisi ke Mahkamah Agung untuk memperjuangkan keadilan bagi para korban, menegaskan bahwa Gereja akan terus mendesak pemerintah mengungkap kebenaran dan membawa para pelaku intelektual ke pengadilan.
Serangkaian ledakan bom Paskah 2019 merupakan salah satu aksi teror paling mematikan dalam sejarah Sri Lanka. Sejumlah laporan media menyebutkan adanya dugaan konspirasi politik yang bertujuan menciptakan kondisi bagi kembalinya dinasti politik Rajapaksa ke tampuk kekuasaan.
Dua hari setelah serangan tersebut, Gotabaya Rajapaksa mengumumkan pencalonannya sebagai presiden dan kemudian memenangkan pemilu dengan kemenangan telak pada tahun yang sama.
Gereja Katolik Sri Lanka selama ini menolak sejumlah laporan hasil penyelidikan resmi karena dianggap belum mengungkap kebenaran secara menyeluruh dan terus menuntut pemerintah mengidentifikasi dalang utama di balik serangan tersebut.
Pada Februari tahun ini, CID menangkap Mayor Jenderal Suresh Sallay, mantan kepala intelijen pada masa pemerintahan Rajapaksa, atas dugaan keterlibatan dalam serangan tersebut.
Menteri Keamanan Publik Ananda Wijepala bahkan menyatakan di parlemen pada 10 Juni bahwa Sallay diduga telah “mengarahkan” pelaksanaan serangan.
Sementara itu, Gotabaya Rajapaksa yang digulingkan melalui gelombang protes rakyat pada tahun 2022, baru-baru ini mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mencegah kemungkinan penangkapan para pendukungnya terkait penyelidikan serangan bom Paskah 2019.(UCA NEWS, 18 Juni 2026)