Pasien yang diduga keracunan makan makan dari program MBG sedang dirawat di tenda daruratdi RS Daerah Yowal, Kabupaten Jayapura pada 5 Agustus 2026 (foto: Jubi.id)
JAKARTA – Dewan Pendidikan Katolik Indonesia mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah kembali terjadi dugaan keracunan makanan yang menimpa ratusan siswa dan guru di Papua serta Jawa Tengah.
Ketua Dewan Nasional Pendidikan Katolik, Romo Vinsensius Darmin Mbula, mengatakan bahwa dua kasus besar yang terjadi dalam kurun waktu kurang dari sepekan merupakan peringatan serius karena program tersebut secara langsung menyasar anak-anak sebagai kelompok yang paling rentan.
“Kasus-kasus ini menunjukkan pentingnya evaluasi yang sungguh-sungguh terhadap pelaksanaan program. Pemerintah harus memandang kejadian keracunan makanan yang berulang sebagai persoalan yang sangat serius karena menyangkut keselamatan anak-anak,” ujar Romo Mbula kepada UCA News, Selasa (5/8).
Menurut laporan media lokal, Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui telah terjadi sedikitnya 70 insiden keracunan makanan yang berdampak pada lebih dari 5.900 orang sejak program MBG mulai dijalankan pada Januari 2025.
“Program yang pada dasarnya baik akan kehilangan maknanya apabila laporan keracunan makanan terus bermunculan,” tambahnya.
Ratusan Warga Papua Dirawat
Desakan evaluasi itu muncul setelah ratusan warga di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua, mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi makanan dari Program Makan Bergizi Gratis.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Berry Wopary, mengatakan sedikitnya 527 orang dari delapan kampung menjalani perawatan sejak 4 Agustus. Mereka mengalami berbagai gejala, seperti sakit perut, mual, muntah, diare, dan demam.
“Hampir semua kelompok usia terdampak, tetapi mayoritas adalah siswa sekolah dasar dan sekolah menengah. Orang tua juga ikut terdampak karena makanan dibawa pulang untuk dimakan bersama keluarga,” ujarnya pada Rabu (6/8).
Ia menjelaskan bahwa sampel makanan telah dikirim ke laboratorium dan hasil pemeriksaan diperkirakan baru akan diketahui sekitar satu minggu.
Salah seorang orang tua siswa, Jeremias Demetouw, mengatakan anaknya hingga kini masih mengalami diare setelah menyantap menu berupa tempe, semangka, dan telur.
“Anak saya masih diare. Hampir semua warga di sini mengalami hal yang sama,” katanya.
Kasus Serupa Terjadi di Semarang
Sebelumnya, pada 31 Juli lalu, dugaan keracunan makanan juga terjadi di sebuah SMK Negeri di Semarang, Jawa Tengah. Sebanyak 707 orang, terdiri atas 693 siswa dan 14 guru, dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut.
Menanggapi kejadian itu, Badan Gizi Nasional memutuskan menghentikan sementara operasional dapur yang memasok makanan ke sekolah tersebut.
Amnesty Desak Program Dihentikan Sementara
Desakan evaluasi juga datang dari Amnesty International Indonesia. Organisasi hak asasi manusia itu meminta pemerintah menghentikan sementara pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis hingga dilakukan peninjauan secara menyeluruh.
Mengutip data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Amnesty menyebut lebih dari 37.000 pelajar diduga mengalami keracunan makanan yang berkaitan dengan program tersebut sepanjang Januari 2025 hingga Mei 2026.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan pemerintah cenderung menganggap jumlah kasus tersebut kecil jika dibandingkan dengan total penerima manfaat program.
Padahal, menurut dia, setiap anak memiliki hak atas perlindungan kesehatan. Karena itu, pemerintah diminta membentuk tim investigasi independen guna mengungkap penyebab kejadian serta menetapkan pihak yang bertanggung jawab.
Pemerintah Akui Ada Kelalaian
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak sekaligus mendorong angka kehadiran di sekolah.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Trenggono, mengakui masih terdapat kelalaian dalam pengelolaan dapur penyedia makanan.
“Saya menemukan masih banyak kekurangan dalam pengelolaan dapur,” katanya kepada wartawan, Rabu (6/8).
Ia menegaskan evaluasi akan dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang. Namun demikian, program MBG tetap akan dilanjutkan karena merupakan program nasional yang membutuhkan pengawasan dari seluruh pihak.
Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp335 triliun atau sekitar 21 miliar dollar AS untuk Program Makan Bergizi Gratis pada tahun ini. Program tersebut menargetkan sekitar 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, meliputi pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Hingga awal 2026, Badan Gizi Nasional mencatat program tersebut telah menjangkau hampir 60 juta penerima manfaat melalui lebih dari 21.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
(Reporter, UCA NEWS, 06 Agustus 2026)