Para demonstrans yang kebanyakan pelajar membakar sampah di depan blokade saat demonstrasi di dekat de La Nation, di Paris pada 02 Oktober 2026.
Komsoskam.com|| Aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan menyebabkan penjarahan toko, pembakaran kendaraan, serta perusakan balai kota dan gedung-gedung publik. Gereja Katolik menyerukan penghentian kekerasan dan mengajak masyarakat kembali mengedepankan dialog serta perdamaian.
Para uskup Perancis mengecam keras gelombang kekerasan yang melanda sejumlah wilayah negara itu pada akhir pekan, 17–18 Oktober. Dalam pernyataan yang dirilis pada 19 Oktober, mereka menyebut kekerasan tersebut sebagai tindakan yang tidak dapat diterima dan telah menjerumuskan masyarakat ke dalam situasi penuh keterkejutan, ketakutan, dan keputusasaan.
Para uskup menilai kerusuhan tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai akar persoalan yang sedang dihadapi masyarakat Perancis.
“Kami mengimbau semua orang agar tidak terseret ke dalam lingkaran kekerasan yang mematikan. Negara kita layak mendapatkan keadaan yang lebih baik,” demikian pernyataan para uskup.
Mereka menyampaikan keprihatinan atas serangan terhadap aparat keamanan, penjarahan toko, perusakan fasilitas umum, serta vandalisme terhadap bangunan yang menjadi simbol institusi negara.
Para uskup juga menyatakan solidaritas kepada mereka yang terluka dan para pemilik toko yang menjadi korban penjarahan serta perusakan.
Sejumlah pemimpin Gereja dan pengamat turut menyerukan penyelesaian damai. Mereka mengajak warga untuk menjadi pembawa damai, menolak perpecahan, dan menjadikan pesan perdamaian Paus Leo XIV sebagai pedoman dalam menghadapi krisis sosial tersebut.
Kerusuhan menghancurkan bangunan bersejarah
Demonstrasi pada 17 Oktober pada awalnya dipicu oleh meningkatnya biaya hidup. Namun, aksi tersebut berlangsung di tengah gerakan protes pelajar sekolah menengah yang sejak akhir September berkembang menjadi gelombang kerusuhan perkotaan.
Aksi itu kemudian melibatkan aktivis sayap kiri radikal dan sejumlah perusuh bertopeng. Sebagian demonstran bentrok dengan polisi, sementara kelompok lainnya menyerang sekolah dan berbagai fasilitas publik.
Di sejumlah kota, para perusuh memecahkan etalase toko untuk menjarah barang-barang, membakar kendaraan, serta merusak bangunan pemerintahan. Sejumlah pemilik usaha bahkan berusaha sendiri melindungi tempat usaha mereka dari penjarahan.
Salah satu kerusakan paling mencolok terjadi di Limoges, sebuah kota di Perancis bagian tengah. Balai kota yang merupakan bangunan bersejarah dari abad ke-19 hampir seluruhnya dilalap api.
Bangunan pemerintahan dan fasilitas publik lainnya juga diserang, mengalami kerusakan berat, bahkan hancur di sejumlah lokasi.
Kerusuhan tersebut memperlihatkan eskalasi konflik yang melampaui aksi penyampaian aspirasi secara damai. Aparat keamanan, pemilik usaha, dan warga yang tidak terlibat dalam kekerasan ikut menanggung akibatnya.
Kardinal Aveline: Perancis layak mendapatkan keadaan yang lebih baik
Presiden Konferensi Waligereja Perancis, Kardinal Jean-Marc Aveline, yang juga Uskup Agung Marseille, turut mengecam kekerasan tersebut dalam pernyataan pada 18 Oktober.
“Jangan sampai kita terjebak dalam lingkaran kekerasan ini. Kota dan negara kita layak mendapatkan keadaan yang lebih baik,” ujarnya.
Kardinal Aveline mengajak umat beriman untuk berdoa agar kerusuhan segera berakhir dan perdamaian kembali terwujud.
Marseille, kota terbesar kedua di Perancis, juga menjadi salah satu wilayah yang terdampak kerusuhan. Menurut Aveline, sejumlah toko dijarah, gereja dimasuki secara paksa, balai kota diserbu dan dirusak, kantor polisi diobrak-abrik, serta anggota aparat keamanan diserang.
Atas nama Gereja di Marseille, ia menyampaikan solidaritas kepada mereka yang terluka dan para pemilik toko yang menjadi korban vandalisme.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Gereja tidak hanya prihatin terhadap kekerasan secara umum, tetapi juga terhadap penderitaan konkret yang dialami warga dan komunitas lokal.
Uskup Agung Lyon: Kekerasan mencerminkan masyarakat yang sedang mengalami krisis
Uskup Agung Lyon, Olivier de Germay, juga mengecam kerusuhan yang melanda wilayahnya.
Dalam pernyataan yang disampaikan melalui media sosial X pada 18 Oktober, ia menegaskan bahwa kekerasan di Lyon pada 17 Oktober telah melampaui batas demonstrasi untuk menyampaikan tuntutan yang sah.
Menurutnya, kota tersebut menjadi tempat terjadinya bentrokan, kebencian, perusakan, dan penjarahan. Ia menyampaikan doa serta solidaritas kepada para pemilik toko, aparat keamanan, dan seluruh korban kekerasan, termasuk warga yang sebenarnya ingin berdemonstrasi secara damai.
De Germay menilai bahwa kekerasan tersebut merupakan tanda adanya krisis dalam masyarakat.
Namun, ia mengingatkan bahwa kekerasan bukan jalan keluar. Sebaliknya, tindakan tersebut hanya akan melahirkan ketidakadilan dan perpecahan baru.
“Bukan dengan mempertentangkan satu kelompok dengan kelompok lainnya, melainkan dengan bekerja bersama, kita akan mampu menghadapi tantangan yang sedang dihadapi masyarakat,” demikian inti pesannya.
Ia pun mengajak masyarakat untuk mengambil peran sebagai pembawa damai di tengah situasi yang semakin terpolarisasi.
Seruan pertanggungjawaban dan keprihatinan masyarakat
Keprihatinan mendalam juga disampaikan oleh berbagai kalangan di Perancis. Banyak warga merasa malu melihat kota-kota mereka rusak akibat penjarahan dan tindakan vandalisme.
Jérôme Chapuis, pemimpin redaksi harian Katolik La Croix, mempertanyakan keadaan yang sedang menimpa negaranya. Ia menggambarkan ledakan kekerasan pada 17 Oktober sebagai peristiwa yang mengecewakan, meresahkan, dan memalukan.
Chapuis menyoroti peran pihak-pihak yang dianggap memperkeruh keadaan, termasuk aktor yang mengobarkan kekacauan, para pemengaruh di media sosial, serta partai politik yang berlomba mendorong masyarakat ke arah ekstremisme.
Menurutnya, tanggung jawab tidak hanya berada pada para pelaku kekerasan di lapangan, tetapi juga pada pihak-pihak yang memperbesar ketegangan dan mendorong perpecahan.
Di tengah kehancuran yang terlihat di Paris dan sejumlah kota besar lainnya, Chapuis juga menyoroti kemarahan masyarakat yang menginginkan ketertiban dan kehidupan bersama yang damai.
Ia menggambarkan kemarahan tersebut sebagai kemarahan yang damai, yang lahir dari keprihatinan orang-orang yang memiliki niat baik, meskipun berbeda pandangan dan pilihan politik.
Pesan Paus Leo XIV tentang kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan
Di tengah krisis tersebut, Chapuis mengingatkan kembali pesan Paus Leo XIV ketika melakukan kunjungan apostolik ke Perancis pada 25 September. Dalam kunjungan itu, Paus berbicara di Istana Élysée, kediaman resmi Presiden Perancis.
Saat menyampaikan pidato di hadapan Presiden Emmanuel Macron dan para pejabat negara, Paus menegaskan bahwa kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan bukan sekadar semboyan yang terpampang di gedung-gedung pemerintahan.
Ketiga nilai tersebut, menurut Paus, merupakan tuntutan etis universal yang juga menemukan sumber inspirasi dan pemenuhannya dalam pesan Injil.
Bagi Chapuis, pesan itu perlu kembali didengarkan oleh semua pihak yang menghargai perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, sekaligus memahami betapa rapuhnya perdamaian apabila tidak dijaga bersama.
Pesan tersebut menjadi relevan ketika bangunan-bangunan publik, yang seharusnya melambangkan kehidupan demokratis dan persatuan warga, justru menjadi sasaran perusakan.
Dalam perspektif Gereja, perdamaian bukan sekadar ketiadaan bentrokan. Perdamaian juga menuntut penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, tanggung jawab sosial, dan kesediaan menyelesaikan perbedaan melalui dialog.
Macron: Tidak ada alasan yang membenarkan kekerasan
Menanggapi gambar-gambar kehancuran yang tersebar luas, Macron mempertanyakan bagaimana warga Perancis dapat melakukan tindakan yang merusak negaranya sendiri.
“Melihat gambar-gambar ini, kita semua bertanya-tanya bagaimana orang Perancis dapat melakukan hal seperti ini terhadap Perancis,” ujarnya.
Macron menegaskan bahwa tidak ada alasan yang dapat membenarkan tindakan penjarahan, pembakaran, dan perusakan. Ia menyebut kelompok pengacau dari sayap kiri ekstrem, yang bergabung dengan sejumlah pelaku kriminal, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan tersebut.
Ia juga menyoroti nasib para pemilik toko yang terpaksa melindungi usaha mereka sendiri dari serangan.
Dalam pidatonya, Macron mengingatkan bahwa perbedaan pandangan politik harus diselesaikan melalui mekanisme demokrasi, bukan dengan kekerasan di jalanan.
Menurutnya, aspirasi politik seharusnya disampaikan melalui pertemuan publik, partai politik, media massa, dan forum-forum damai yang memungkinkan warga bertukar pikiran secara terbuka dan saling menghormati.
Pernyataan tersebut disampaikan menjelang pemilihan presiden Perancis yang dijadwalkan berlangsung pada April–Mei 2027.
Macron memperingatkan agar masyarakat tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang mendorong kekacauan dengan alasan memperjuangkan kepentingan rakyat.
Ia berharap proses politik mendatang dapat berlangsung secara bermartabat, sehingga masyarakat memiliki ruang untuk memperdebatkan persoalan negara tanpa harus terjebak dalam kekerasan.
Gereja menyerukan dialog dan perdamaian
Di tengah meningkatnya ketegangan, para pemimpin Gereja Katolik Perancis menekankan pentingnya mendengarkan tuntutan masyarakat yang sah sekaligus menolak segala bentuk kekerasan.
Mereka mengakui bahwa kerusuhan tersebut dapat menjadi petunjuk adanya persoalan sosial yang lebih mendalam. Namun, mereka mengingatkan bahwa penjarahan, pembakaran, dan perusakan tidak akan menyelesaikan persoalan, bahkan berisiko memperburuk ketidakadilan serta memperlebar jurang perpecahan.
Gereja mengajak seluruh masyarakat, termasuk mereka yang berbeda pandangan politik, untuk membangun kembali kepercayaan melalui dialog, penghormatan terhadap hukum, dan solidaritas kepada para korban.
“Kami berdoa bersama semua orang beriman agar kerusuhan ini segera berakhir, tuntutan yang sah didengarkan dan ditangani, serta perdamaian kembali terwujud melalui dialog dan penghormatan terhadap keadilan,” demikian seruan Kardinal Aveline.
Seruan tersebut menegaskan kembali tanggung jawab moral seluruh warga untuk menjaga kehidupan bersama. Di tengah krisis, kebebasan menyampaikan pendapat tetap harus dihormati, tetapi tidak dapat dijadikan pembenaran bagi tindakan yang merusak martabat manusia, harta benda, dan ketertiban umum.
Bagi Gereja Katolik, tantangan yang dihadapi Perancis bukan hanya memulihkan bangunan yang rusak, melainkan juga memulihkan persaudaraan sosial yang terancam oleh kebencian, ekstremisme, dan kekerasan.
(Caroline De Sury, OSV News, 20 Oktober 2026)