Aktivis Lingkungan hidup berdemontrasi di Belem, Brazil saat konferensi PBB tentang lingkungan Hidup pada tahun 2025 (Foto:Facebook/Greenpeace)
Oleh Jean D Cunha
MEDAN, Senin — Para uskup Katolik Asia mengambil langkah lebih tegas dalam menghadapi krisis iklim global. Melalui Federasi Konferensi Waligereja Asia (FABC), mereka menyetujui sebuah rencana aksi strategis untuk menerjemahkan hasil Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP30) ke dalam tindakan nyata di tingkat lokal di berbagai negara Asia.
Keputusan tersebut disahkan Komite Sentral FABC pada 5 Maret lalu. Komite ini dipimpin Presiden FABC, Cardinal Filipe Neri Ferrão, bersama para sekretaris eksekutif dari sembilan kantor khusus federasi. Rencana tersebut disusun bersama oleh Desk Perubahan Iklim FABC dan Kantor Hubungan Ekumenis serta Antaragama.
Langkah ini memperluas visi FABC yang selama lima dekade dikenal melalui “dialog rangkap tiga”, yakni dialog dengan kaum miskin, budaya-budaya Asia yang beragam, dan berbagai agama. Kini, dimensi baru ditambahkan, yaitu dialog dengan ciptaan, yang menempatkan keadilan lingkungan dan iklim sebagai bagian integral dari misi Gereja.
Menurut para uskup Asia, pembelaan terhadap lingkungan hidup dan masyarakat yang terdampak perubahan iklim bukan sekadar agenda sosial, melainkan juga wujud konkret iman Kristiani. Upaya tersebut merupakan kelanjutan dari keterlibatan aktif delegasi resmi FABC dalam COP30 bersama berbagai organisasi masyarakat sipil serta Gereja-Gereja di kawasan Selatan Global.
COP30 menjadi arena penting pertemuan antara kebijakan iklim internasional dan ajaran sosial Gereja Katolik, khususnya sebagaimana tertuang dalam ensiklik Laudato Si’ dan seruan apostolik Laudate Deum.
Dalam forum tersebut, Gereja Katolik menegaskan posisinya sebagai suara moral yang mendorong pengelolaan lingkungan secara bertanggung jawab. Gereja menolak ekspansi bahan bakar fosil, deforestasi, komersialisasi alam, serta praktik “kapitalisme hijau” yang dinilai belum menyentuh akar persoalan ekologis. Negara-negara kaya juga didorong untuk memenuhi tanggung jawab historis mereka terhadap kerusakan lingkungan global.
COP30 menghasilkan sejumlah capaian penting, antara lain komitmen pendanaan iklim sebesar 1,3 triliun dollar AS per tahun hingga 2035 bagi negara-negara berkembang, pengaktifan Dana Kerugian dan Kerusakan (Loss and Damage Fund), mekanisme transisi yang adil bagi pekerja sektor energi fosil, serta indikator adaptasi iklim untuk memantau kemajuan setiap negara.
Namun, para pemimpin Gereja Asia menilai hasil tersebut masih jauh dari memadai. Mereka menyoroti minimnya kemauan politik dunia untuk mengambil langkah yang lebih berani. Komitmen yang ada saat ini masih mengarah pada kenaikan suhu global sekitar 2 derajat Celsius, melampaui target Perjanjian Paris yang membatasi pemanasan global pada 1,5 derajat Celsius.
Negosiasi internasional juga gagal mencapai kesepakatan yang mengikat mengenai penghentian penggunaan bahan bakar fosil. Sebagai gantinya, hanya disepakati frasa yang lebih lunak, yakni “beralih dari” bahan bakar fosil. Target yang jelas untuk menghentikan deforestasi pun belum berhasil dicapai.
Untuk itu, FABC berkomitmen memperkuat advokasi bersama Gereja universal dan berbagai mitra internasional. Fokus utamanya adalah mendorong penghentian deforestasi, mempercepat transisi energi yang adil, melindungi kelompok rentan, memperluas pendidikan lingkungan, serta memastikan dana iklim dapat diakses langsung oleh masyarakat yang terdampak.(UCA NEWS,27 Mei 2026)