Sekolompok demonstrans melawan sikap anti orang asing di Johannesburg (foto:Siphiwe Sibeko)
PRETORIA, KOMPAS.com — Ketegangan dan aksi kekerasan terhadap para migran terus meluas di sejumlah wilayah Afrika Selatan. Menanggapi situasi tersebut, Presiden Konferensi Uskup Katolik Afrika Selatan atau Southern African Catholic Bishops’ Conference (SACBC) mengeluarkan Surat Pastoral yang mengecam serangan terhadap warga negara asing serta memperingatkan para politisi agar tidak memanfaatkan krisis migrasi demi kepentingan politik menjelang pemilu pemerintah daerah.
Dalam surat yang dirilis pada Rabu (20/5), Kardinal Stephen Brislin menegaskan bahwa kekerasan, intimidasi, dan pengusiran terhadap migran serta pengungsi merupakan “serangan serius terhadap martabat manusia dan pengkhianatan terhadap nilai-nilai yang seharusnya mendefinisikan masyarakat.”
Kekerasan dan intimidasi meningkat
Para uskup menyatakan kecaman tanpa syarat terhadap berbagai aksi kekerasan yang menyasar para migran.
“Kami dengan tegas dan tanpa ambiguitas mengecam tindakan kekerasan, intimidasi, dan pengusiran yang ditujukan kepada migran dan pengungsi. Kekerasan terhadap migran tidak pernah dapat dibenarkan, ditoleransi, ataupun diterima,” tulis para uskup dalam surat tersebut.
Surat pastoral itu muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran atas gelombang baru serangan anti-imigran di sejumlah wilayah, terutama di KwaZulu-Natal dan Gauteng. Dalam beberapa pekan terakhir, kampanye anti-migran bergaya vigilantisme dilaporkan semakin intensif.
Pada 19 Mei, puluhan warga negara asing, termasuk perempuan dan anak-anak, mencari perlindungan di luar Kantor Polisi Pusat Durban setelah menerima ancaman dari sejumlah warga di lingkungan tempat mereka tinggal dan bekerja. Sebagian migran bahkan terpaksa bermalam di luar kantor polisi dalam kondisi dingin karena takut menjadi korban serangan lanjutan.
Dipicu masalah sosial dan ekonomi
Dalam surat pastoral tersebut, para uskup mengakui bahwa kerusuhan yang terjadi tidak terlepas dari persoalan sosial dan ekonomi yang telah lama membebani masyarakat Afrika Selatan.
Mereka menyoroti tingginya angka pengangguran, kesenjangan sosial, buruknya layanan publik, korupsi, hingga lemahnya pengelolaan imigrasi sebagai faktor yang memicu kemarahan masyarakat di wilayah-wilayah rentan.
“Kami ingin berbicara dengan jelas: kegagalan tata kelola, akuntabilitas, dan kepemimpinan berada di jantung krisis saat ini. Sudah terlalu lama jeritan kaum miskin diabaikan,” demikian isi surat tersebut.
Meski demikian, para uskup menegaskan bahwa berbagai persoalan itu tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan kekerasan ataupun hukuman kolektif terhadap para migran.
“Meskipun kekhawatiran dan frustrasi ini nyata dan harus ditangani secara jujur, hal itu tidak pernah dapat membenarkan kekerasan terhadap sesama manusia,” tulis mereka.
Peringatan bagi elite politik
Para uskup juga mengingatkan bahwa Afrika Selatan saat ini sedang menghadapi momen moral dan politik yang menentukan, terutama menjelang pemilu pemerintah daerah.
Mereka meminta seluruh partai politik dan calon pejabat publik untuk tidak memanfaatkan isu migrasi demi memperoleh keuntungan elektoral.
“Pemanfaatan rasa takut, perpecahan, dan penderitaan manusia demi keuntungan politik adalah tindakan yang tidak bermoral dan berisiko semakin memperburuk kondisi sosial yang sudah rapuh,” tegas para uskup.
Konferensi Uskup Afrika Selatan
Seruan menjaga martabat manusia
Mengutip ajaran mendiang Pope Francis melalui ensiklik Fratelli Tutti, para uskup kembali menegaskan keyakinan bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan sehingga memiliki martabat yang tidak dapat diganggu gugat.
“Sebagai umat beriman, kami kembali pada kebenaran mendasar bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Kita tidak dapat membangun masyarakat damai melalui kebencian, kambing hitam, ataupun kekerasan,” tulis mereka.
Di akhir surat pastoral, para uskup menyerukan pentingnya keadilan, kepemimpinan yang etis, solidaritas, dan tanggung jawab sosial. Mereka memperingatkan bahwa tanpa nilai-nilai tersebut, perdamaian yang berkelanjutan tidak akan pernah tercapai(VATICAN NEWS, 20 Mei 2026)