Sepuluh tahun upaya Xi Jinping untuk “mensinisasikan” agama di China

Sepuluh tahun setelah diluncurkan, upaya Xi Jinping untuk “mensinisasikan” agama di China justru semakin dipercepat dan diperluas. Kebijakan ini pertama kali diumumkan dalam Konferensi Nasional tentang Urusan Keagamaan yang digelar oleh Partai Komunis China (CCP), yang secara resmi menganut ateisme.

Namun, dalam praktiknya, “sinisasi” yang dimaksud Xi bukan sekadar penyesuaian budaya agama dengan konteks China. Lebih dari itu, kebijakan ini merupakan upaya sistematis untuk menempatkan seluruh praktik keagamaan di bawah kendali negara dan ideologi partai. Dalam pernyataannya, Xi menegaskan bahwa agama harus “beradaptasi dengan masyarakat sosialis.”

Selama satu dekade terakhir, kebijakan ini berkembang menjadi kampanye ideologis yang mencakup pemaksaan, kooptasi, hingga kontrol ketat terhadap kehidupan beragama.

Tekanan di Tibet

Di Dataran Tinggi Tibet, tekanan terhadap identitas keagamaan dan budaya semakin kuat. Perayaan ulang tahun ke-90 Dalai Lama pada Juli 2025 yang oleh warga Tibet dijadikan “Tahun Welas Asih” tidak direspons dengan sikap serupa oleh Beijing.

Sebaliknya, pemerintah China memperketat kebijakan. Bahasa Tibet, misalnya, tidak lagi menjadi mata pelajaran wajib dalam ujian masuk perguruan tinggi. Para biksu juga diarahkan untuk mempelajari bahasa Mandarin dan ideologi “patriotisme” versi CCP, alih-alih teks-teks keagamaan tradisional.

Selain itu, kebijakan relokasi penduduk etnis Han ke Tibet terus berlangsung, yang dinilai bertujuan mengubah komposisi demografis. Pengawasan ketat, propaganda, serta sistem sekolah berasrama yang memisahkan lebih dari satu juta anak Tibet dari keluarga mereka juga menjadi sorotan. Di sekolah tersebut, anak-anak dilarang menggunakan bahasa dan budaya Tibet.

Nasib Uyghur di Xinjiang

Kondisi yang lebih berat dialami oleh komunitas Muslim Uyghur di Xinjiang. Sejumlah dokumen internal CCP yang bocor beberapa tahun lalu menunjukkan adanya kebijakan tanpa kompromi terhadap kelompok ini.

Praktik keagamaan dasar seperti berpuasa saat Ramadan, mengenakan hijab, atau menghadiri masjid dapat berujung pada penahanan. Lebih dari satu juta orang dilaporkan pernah ditempatkan di kamp “pendidikan ulang”.

Kesaksian para penyintas mengungkap adanya indoktrinasi politik, penyiksaan, hingga kekerasan seksual. Bahkan, dalam beberapa kasus, korban dipaksa meninggalkan keyakinan agama mereka.

Temuan ini diperkuat oleh laporan berbagai lembaga internasional dan pengadilan independen seperti Uyghur Tribunal yang dipimpin oleh Geoffrey Nice.

Seorang mantan polisi China, Zhang Yabo, yang baru-baru ini melarikan diri dari Xinjiang, menyatakan bahwa meskipun kamp-kamp besar tidak lagi terlihat, praktik penindasan tetap berlangsung secara lebih tersembunyi. Ia juga mengungkap bahwa bahasa Uyghur dilarang di sekolah dan banyak masjid ditutup atau diawasi ketat.

Tekanan terhadap umat Katolik

Laporan terbaru dari Human Rights Watch menunjukkan bahwa komunitas Katolik di China juga mengalami peningkatan tekanan. Pengawasan diperketat, mobilitas dibatasi, dan umat didorong untuk bergabung dengan gereja yang dikendalikan negara.

Kesepakatan antara Vatikan dan China tahun 2018 terkait penunjukan uskup dinilai justru memperkuat posisi pemerintah dalam mengontrol gereja. Sekitar 12 juta umat Katolik di China dinilai belum mendapatkan perlindungan yang memadai dari kebijakan tersebut.

Seruan kepada Paus

Dalam konteks ini, Paus Leo XIV didesak untuk mengambil sikap lebih tegas terhadap Beijing. Ia diharapkan tidak hanya bersuara mengenai isu global lain, tetapi juga secara konsisten membela kebebasan beragama di China.

Paus juga diminta untuk mendesak pembebasan tokoh-tokoh agama yang dipenjara, termasuk aktivis Katolik Hong Kong Jimmy Lai.

Akar sejarah dan kritik ideologis

Penulis menekankan bahwa agama-agama di China sejatinya telah lama berakar. Buddhisme hadir sejak abad pertama, Kristen sejak abad ke-7, dan Islam tidak lama setelahnya. Sebaliknya, ideologi Marxisme-Leninisme baru masuk ke China dalam satu abad terakhir.

Karena itu, kritik muncul bahwa justru ideologi komunisme yang lebih “asing” dibandingkan agama-agama tersebut. Istilah “sosialisme dengan karakteristik China” yang diperkenalkan Deng Xiaoping disebut sebagai upaya menyesuaikan ideologi tersebut dengan konteks lokal.

Kesimpulan

Sepuluh tahun berjalan, kebijakan sinisasi agama di China dinilai bukan sekadar adaptasi budaya, melainkan upaya sistematis untuk mengendalikan dan mengarahkan kehidupan beragama sesuai kepentingan politik negara.

Penulis menyerukan agar pemerintah China memberikan kebebasan bagi masyarakatnya—baik Buddhis Tibet, Muslim Uyghur, maupun umat Kristen—untuk menjalankan keyakinan mereka tanpa tekanan ideologis dari negara (Sumber: UCA NEWS, 17 April 2026)