Film Dokumenter “Pig Feast” Picu Perdebatan soal Pembangunan dan Martabat di Papua

JAKARTA — Film dokumenter Pig Feast: Colonialism in Our Time yang mengangkat isu pembangunan di Papua memicu perdebatan luas di Indonesia sejak mulai beredar pada April 2026. Film ini menyoroti pertanyaan mendasar mengenai dampak pembangunan terhadap keadilan sosial, lingkungan, dan martabat manusia, khususnya bagi masyarakat adat di wilayah paling timur Indonesia tersebut.

Sejumlah rencana pemutaran film di berbagai kota dilaporkan menghadapi hambatan. Beberapa acara ditunda hingga dibatalkan setelah adanya tekanan dari aparat keamanan, mulai dari permintaan klarifikasi hingga peringatan bahwa film tersebut dianggap “sensitif” dan berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Kontroversi juga merambah ke lingkungan institusi keagamaan. Di sebuah pusat pastoral di Yogyakarta, rencana pemutaran film dipersoalkan karena dinilai terlalu politis dan berisiko memengaruhi hubungan dengan pemerintah.

Namun, upaya pembatasan tersebut justru memperluas jangkauan film ini. Pig Feast kini diputar secara luas melalui inisiatif akar rumput, termasuk oleh mahasiswa Katolik, komunitas adat, kelompok perempuan, aktivis lingkungan, serta jaringan gereja, di berbagai tempat seperti kampus, kedai kopi, hingga balai desa.

Di tingkat internasional, film ini juga mendapat perhatian. Pemutaran dan diskusi digelar di Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Eropa, dan kawasan Pasifik, melibatkan akademisi, jaringan gereja, serta aktivis hak asasi manusia. Hingga awal Mei 2026, tercatat lebih dari 1.700 permintaan pemutaran.

Film ini disutradarai oleh jurnalis investigasi Dandhy Dwi Laksono bersama antropolog Cypri Jehan Paju Dale, dan merupakan hasil kolaborasi sejumlah organisasi, termasuk Watchdoc Documentary, Jubi Media, Greenpeace Indonesia, dan lembaga advokasi di Papua.

Sorotan pada Tanah dan Relasi Kuasa

Sebagai film investigatif, Pig Feast mengangkat isu sensitif terkait kebijakan pembangunan di Papua. Film ini mempertanyakan narasi dominan bahwa kolonialisme hanya merupakan bagian dari masa lalu, dengan menunjukkan bagaimana pola relasi kuasa saat ini—melalui tata kelola lahan, aliansi negara dan korporasi, serta keterlibatan aparat keamanan—dinilai mereproduksi pola serupa.

Alih-alih melihat Papua semata sebagai persoalan keamanan, film ini menempatkan tanah sebagai isu utama: siapa yang menguasai, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang terdampak.

Judul Pig Feast merujuk pada tradisi penting masyarakat Papua, di mana babi disembelih dan dibagikan dalam peristiwa adat. Dalam film ini, makna tersebut dibalik secara kritis: tanah, hutan, dan kehidupan masyarakat adat digambarkan sebagai “hidangan” dalam proyek pembangunan skala besar.

Film ini juga menelusuri sejarah eksploitasi sumber daya di Papua sejak akhir 1960-an, dengan penekanan bahwa logika ekstraktif masih berlanjut, meski kini dalam skala dan bentuk yang lebih kompleks.

Proyek Strategis dan Dampaknya

Sorotan utama diarahkan pada Proyek Strategis Nasional di Papua Selatan, khususnya di Merauke, seperti pengembangan lumbung pangan dan perkebunan tebu untuk bioetanol. Proyek-proyek ini mencakup pembukaan lahan dalam skala besar, termasuk kawasan hutan dan wilayah adat.

Pemantauan independen yang ditampilkan dalam film menunjukkan sejumlah persoalan, seperti perampasan lahan, kerusakan lingkungan, minimnya persetujuan bebas dan sadar dari masyarakat adat, serta meningkatnya kehadiran aparat keamanan.

Film ini juga menyoroti hubungan erat antara negara dan korporasi dalam proyek-proyek tersebut, sementara masyarakat adat yang mempertahankan wilayahnya menghadapi tekanan hingga kriminalisasi.

Peran Iman dan Ketegangan Internal Gereja

Salah satu aspek penting dalam film adalah munculnya perlawanan berbasis iman. Masyarakat Katolik Papua menginisiasi Gerakan Salib Merah, yakni aksi simbolik dengan mendirikan salib berwarna merah di wilayah yang terancam proyek pembangunan.

Salib tersebut menjadi simbol duka sekaligus perlawanan moral, menegaskan bahwa konflik tanah bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut kehidupan, keadilan, dan nilai spiritual.

Namun, film ini juga mengungkap adanya ketegangan di dalam Gereja Katolik sendiri. Dukungan sebagian pimpinan gereja terhadap proyek pembangunan, yang dilihat sebagai upaya kemanusiaan, ditafsirkan berbeda oleh umat lokal yang merasakan dampak langsung di lapangan.

Kritik yang muncul merujuk pada ajaran sosial Gereja, termasuk ensiklik Laudato Si’, yang menekankan keterkaitan antara keadilan sosial dan perlindungan lingkungan.

Pertanyaan Moral bagi Negara dan Gereja

Pada akhirnya, Pig Feast menghadirkan refleksi mendalam bagi Indonesia. Film ini mempertanyakan apakah model pembangunan yang dijalankan saat ini benar-benar berpihak pada manusia, atau justru mengulang pola dominasi dalam bentuk baru.

Bagi Gereja Katolik, film ini menjadi pengingat akan pentingnya menjaga peran profetik dalam membela keadilan dan martabat manusia, terutama di tengah tekanan kekuasaan dan kepentingan ekonomi.

Film ini menegaskan bahwa pertanyaan utama bukan lagi apakah pembangunan akan terus berlangsung, melainkan berapa besar biaya kemanusiaan yang harus ditanggung, serta siapa yang bertanggung jawab atas dampaknya terhadap manusia, tanah, dan lingkungan.(UCA NEWS, 05 Mei 2026)