Empat Kepala Menteri Kristen di India, tetapi Tak Ada Satu Pun Muslim: Krisis Representasi dalam Demokrasi Terbesar Dunia

NEW DELHI — Untuk pertama kalinya dalam sejarah politik modern India, empat negara bagian dipimpin oleh kepala menteri (chief minister) beragama Kristen. Namun di saat yang sama, tidak ada satu pun kepala menteri Muslim di 28 negara bagian India, memunculkan kritik tajam terhadap representasi politik minoritas di negara demokrasi terbesar dunia itu.

Di pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi, komposisi kabinet juga menuai sorotan. Dari total 72 anggota Dewan Menteri India, seluruh menteri kabinet berasal dari kalangan Hindu atau Jain. Hanya terdapat beberapa menteri negara junior dari komunitas Sikh, Buddha, dan satu orang Kristen. Tidak ada satu pun menteri Muslim di kabinet inti pemerintahan Modi.

Modi tercatat sebagai satu-satunya perdana menteri India yang tidak memasukkan menteri Muslim dalam pemerintahannya, meskipun pada periode sebelumnya masih terdapat satu atau dua tokoh Muslim di kabinet.

Padahal, dalam sejarah India modern, sejumlah politikus Muslim pernah menduduki jabatan strategis, mulai dari menteri pendidikan hingga menteri luar negeri. Dua tokoh Muslim bahkan pernah menjadi Presiden India, yakni Zakir Hussain dan Fakhruddin Ali Ahmed.

Saat ini, kepala menteri Kristen memimpin negara bagian Tamil Nadu serta tiga negara bagian di kawasan timur laut India, yakni Mizoram, Meghalaya, dan Nagaland. Sementara itu, satu-satunya kepala menteri Sikh berada di Punjab.

Namun, di wilayah utama India seperti dataran Gangga, kawasan tengah, dan negara bagian besar lainnya, tidak ada satu pun pemimpin Muslim maupun Kristen yang menduduki posisi puncak pemerintahan daerah.

Representasi Muslim Terus Menurun

Kondisi tersebut semakin mencolok jika melihat komposisi parlemen nasional India. Dalam Lok Sabha ke-18 hasil pemilu 2024, hanya terdapat 24 anggota parlemen Muslim dari total 543 kursi, atau sekitar 4,4 persen. Angka ini menjadi yang terendah sejak 1952.

Padahal, populasi Muslim di India diperkirakan mencapai 14–15 persen dari total penduduk, atau sekitar 200–220 juta jiwa. Dengan proporsi tersebut, idealnya terdapat sekitar 75–80 anggota parlemen Muslim.

Sejak 1980, persentase wakil Muslim di parlemen India turun drastis dari 10 persen menjadi hanya 4,4 persen, meskipun populasi mereka terus meningkat.

Partai Bharatiya Janata Party (BJP) yang dipimpin Modi bahkan tidak memiliki satu pun anggota parlemen Muslim di jajaran pemenangnya.

Komunitas Kristen, yang berjumlah sekitar 28 juta jiwa atau 2,3 persen populasi India, juga dinilai mengalami keterbatasan representasi politik. Kehadiran politikus Kristen umumnya hanya terlihat di wilayah timur laut serta negara bagian selatan seperti Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, dan Telangana.

Uttar Pradesh Jadi Sorotan

Negara bagian Uttar Pradesh disebut sebagai contoh paling mencolok dari minimnya representasi Muslim. Wilayah ini memiliki populasi Muslim lebih dari 19 persen, tetapi hanya 34 legislator Muslim yang terpilih dalam pemilu negara bagian 2022 untuk 403 kursi parlemen daerah.

Tidak ada satu pun menteri Muslim dalam pemerintahan negara bagian yang dipimpin Yogi Adityanath.

Jumlah legislator Muslim di Uttar Pradesh juga terus menurun. Pada 2002 terdapat 64 anggota parlemen daerah Muslim, tetapi kini tinggal hampir separuhnya.

Situasi serupa terjadi di Bihar. Dalam pemilu negara bagian 2025, hanya 11 legislator Muslim yang terpilih dari total 243 kursi, turun jauh dibandingkan 24 kursi pada 2015.

Di Madhya Pradesh, setelah BJP memenangkan pemilu 2023 tanpa mencalonkan kandidat Muslim, hanya dua legislator Muslim yang berhasil masuk parlemen negara bagian.

Oposisi Dinilai Ikut Bersalah

Kritik tidak hanya diarahkan kepada BJP yang secara terbuka mengusung politik mayoritarian Hindu. Partai-partai oposisi juga dianggap gagal memberikan ruang politik bagi komunitas Muslim.

Dalam pemilu nasional 2024, koalisi oposisi INDIA hanya mencalonkan 78 kandidat Muslim, turun dibandingkan 115 kandidat pada 2019. Partai Kongres pimpinan Rahul Gandhi bahkan tidak mengusung kandidat Muslim di sejumlah negara bagian penting seperti Rajasthan, Madhya Pradesh, dan Chhattisgarh.

Banyak partai sekuler dinilai tetap mengandalkan suara pemilih Muslim, tetapi enggan memberikan posisi kepemimpinan karena khawatir dituduh melakukan “politik appeasement” terhadap minoritas.

Krisis Legitimasi Demokrasi

Laporan Komite Sachar pada 2006 sebelumnya telah menyoroti keterbelakangan sosial-ekonomi komunitas Muslim India, mulai dari tingkat kemiskinan, pendidikan, hingga rendahnya keterwakilan di birokrasi negara.

Dua dekade kemudian, kondisi tersebut dinilai semakin memburuk. Minimnya representasi politik minoritas dianggap berdampak langsung terhadap kebijakan publik, distribusi anggaran, hingga perlindungan hak-hak sipil.

Pengamat menilai demokrasi yang tidak mencerminkan keragaman penduduk berpotensi mengalami krisis legitimasi.

“Demokrasi dengan nol suara Muslim di kabinet pusat dan tanpa kepala menteri Muslim di seluruh negara bagian menghadapi krisis legitimasi. Negara mengklaim mewakili seluruh rakyat, tetapi sebagian suara justru dibungkam,” demikian kritik yang muncul dalam laporan tersebut.(UCA NEWS, 22 Mei 2026)