Sarawak Bangun Model Kerukunan Antaragama yang Langka di Asia

SERAWAK-Di tengah dinamika hubungan agama dan politik di Malaysia, negara bagian Sarawak mengambil langkah berbeda dalam mengelola keberagaman. Pada 26 April lalu, pemerintah negara bagian itu meresmikan Kompleks Unit for Other Religions (Unifor) di Kuching, sebuah fasilitas yang dinilai sebagai model unik pengelolaan kerukunan antaragama berbasis dukungan pemerintah.

Kompleks yang berdiri di atas lahan seluas 3,19 hektar itu berada sekitar lima kilometer dari pusat kota Kuching. Gedung setinggi 10 lantai tersebut bukan sekadar kantor administrasi, melainkan juga ruang publik yang dirancang untuk mempererat hubungan antarumat beragama.

Namun, makna terpenting dari pembangunan kompleks ini terletak pada kebijakan yang melatarbelakanginya. Unifor merupakan unit khusus di bawah Kantor Premier Sarawak yang bertugas mendukung komunitas agama non-Muslim di negara bagian tersebut.

Keberagaman Jadi Fondasi

Sarawak yang berpenduduk sekitar 2,8 juta jiwa dikenal sebagai salah satu wilayah dengan keragaman agama paling tinggi di Malaysia. Umat Kristen menjadi kelompok terbesar, terdiri dari Katolik Roma, Anglikan, Gereja Injili Borneo, dan berbagai denominasi lainnya. Selain itu terdapat komunitas Buddha, Tao, Hindu, Sikh, hingga Baha’i dalam jumlah signifikan.

Meski Islam tetap menjadi agama resmi federasi Malaysia, kondisi sosial Sarawak menuntut pendekatan pemerintahan yang lebih inklusif dan seimbang.

Unifor dibentuk pada 2017 untuk menjawab kebutuhan tersebut dan langsung berada di bawah kewenangan Kantor Premier.

Deputy Premier Sarawak, Douglas Uggah Embas, mengatakan kompleks tersebut menjadi simbol nilai-nilai khas Sarawak yang menjunjung harmoni, toleransi, dan kesejahteraan bersama.

“Persatuan tidak terjadi begitu saja. Persatuan membutuhkan upaya berkelanjutan, keterlibatan yang tulus, dan kemauan kolektif untuk menghormati perbedaan sambil merangkul kemanusiaan bersama,” ujarnya saat peresmian gedung.

Ia menambahkan, kompleks ini diharapkan menjadi ruang pertemuan berbagai rumah ibadah guna memperkuat dialog dan saling pengertian antarumat beragama.

Struktur yang Langka di Asia

Pengamat menilai model yang diterapkan Sarawak tergolong jarang ditemukan di Asia. Di banyak negara, urusan agama umumnya dipusatkan pada institusi agama mayoritas atau dikelola secara hati-hati karena sensitivitas politik.

Sebaliknya, Sarawak menempatkan Unifor langsung di bawah administrasi tertinggi negara bagian sehingga memiliki kewenangan dan visibilitas yang kuat dalam menyalurkan bantuan kepada lembaga keagamaan non-Muslim.

Mandat Unifor tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga praktis, yakni mendukung pembangunan, pemeliharaan, dan perluasan rumah ibadah non-Muslim, sekaligus memperkuat dialog lintas agama.

Sejak berdiri, pemerintah Sarawak telah mengalokasikan sekitar 685 juta ringgit Malaysia atau sekitar 172,9 juta dollar AS untuk mendukung lembaga-lembaga agama non-Muslim sepanjang periode 2017–2026.

Dana tersebut digunakan untuk membantu pembangunan gereja, kuil, dan gurdwara, baik di kawasan perkotaan maupun wilayah pedalaman.

Dukungan bagi Sekolah Misi

Dampak program Unifor juga meluas ke sektor pendidikan. Sebanyak 155 sekolah misi yang sebagian besar didirikan lembaga Kristen puluhan tahun lalu menerima bantuan renovasi dan peningkatan fasilitas.

Sekolah-sekolah tersebut masih memegang peran penting, terutama di wilayah pedalaman Sarawak yang akses pendidikannya belum merata.

Bagi banyak komunitas lokal, dukungan pemerintah itu dinilai tidak hanya memperkuat kehidupan beragama, tetapi juga mendukung pembangunan sosial secara lebih luas.

Dukungan Politik dari Pimpinan Negara Bagian

Inisiatif ini erat dikaitkan dengan Premier Sarawak, Abang Johari Tun Openg, yang selama ini dikenal mendorong pendekatan pemerintahan inklusif.

Menurut sejumlah pejabat, Abang Johari berulang kali menegaskan bahwa seluruh agama di Sarawak harus dirawat dan didukung sebagai bagian dari identitas bersama masyarakat.

Gagasan pembangunan kompleks Unifor disebut pertama kali muncul dalam sebuah acara Hari Raya ketika sang premier mengusulkan agar Unifor memiliki kantor pusat permanen seperti institusi penting lainnya.

Pemerintah kemudian menyediakan lahan strategis di pusat Kuching untuk proyek tersebut. Lokasinya berada di kawasan yang juga dihuni berbagai lembaga budaya dan sosial, termasuk pusat informasi Islam serta yayasan budaya Dayak.

Selain dukungan pemerintah, sebagian lahan tambahan juga berasal dari sumbangan perusahaan swasta. Kompleks ini dibangun dengan biaya sekitar 75,663 juta ringgit Malaysia.

Kontras dengan Wilayah Lain di Malaysia

Peresmian Kompleks Unifor terjadi di tengah masih munculnya gesekan isu agama di sejumlah wilayah Malaysia lainnya, terutama di Semenanjung Malaysia.

Persoalan rumah ibadah, penggunaan istilah keagamaan, hingga isu perpindahan agama kerap memicu perdebatan politik dan sosial.

Pendekatan Sarawak menawarkan kontras tersendiri. Bersama negara bagian Sabah, Sarawak selama ini dikenal memiliki lingkungan sosial yang lebih pluralistik, dipengaruhi tradisi masyarakat adat dan sejarah pendidikan misionaris.

Dalam konteks itu, keberadaan Unifor dipandang sebagai upaya melembagakan budaya hidup berdampingan yang selama ini telah mengakar di masyarakat.

Kerukunan sebagai Identitas

Kerukunan antaragama di Sarawak bukanlah fenomena baru ataupun hubungan yang rapuh. Nilai tersebut telah terbentuk melalui sejarah panjang masyarakat yang hidup, bekerja, dan beribadah berdampingan.

Karena itu, Kompleks Unifor dipandang bukan sebagai respons terhadap konflik, melainkan simbol kesinambungan nilai-nilai yang telah lama menjadi identitas Sarawak.

Di wilayah ini, gereja, kuil, dan masjid berdiri berdampingan tanpa kompetisi terbuka. Keberagaman dijalani sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan sekadar wacana politik.

Dengan hadirnya kantor pusat permanen bagi Unifor, Sarawak menegaskan komitmen jangka panjang untuk menjaga persatuan dan pluralisme sebagai warisan sekaligus praktik hidup bersama.(UCA NEWS, 07 Mei 2026)