Mahasiswa Papua Gelar Aksi Damai, Tuntut Keadilan dan Penghentian Konflik

JAKARTA, KOMPAS.com — Ratusan mahasiswa dan pemuda Papua menggelar aksi unjuk rasa damai di Jakarta serta sejumlah kota besar di Papua pada 11 Mei 2026. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya lima warga sipil di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, serta mendesak penghentian konflik berkepanjangan di wilayah tersebut.

Aksi tersebut diikuti lebih dari 500 mahasiswa dan pemuda Papua. Selain di Jakarta, demonstrasi juga berlangsung di Nabire, Manokwari, Jayapura, dan Sorong.

Para demonstran menyoroti insiden penembakan yang terjadi pada 31 Maret 2026 di Dogiyai yang menyebabkan lima warga sipil meninggal dunia dan tiga lainnya mengalami luka serius.

Hingga kini, peristiwa tersebut masih menuai perdebatan. Aparat keamanan menuding kelompok bersenjata sebagai pelaku, sementara kelompok separatis justru menuduh pihak militer bertanggung jawab atas penembakan tersebut.

Konflik di Papua sepanjang tahun ini dilaporkan telah menewaskan sedikitnya 19 orang, sebagian besar warga sipil, serta menyebabkan puluhan lainnya luka-luka.

Koordinator aksi dari Ikatan Pelajar dan Pemuda Dogiyai, Edison Iyai, mengatakan demonstrasi digelar serentak di sejumlah kota sebagai bentuk protes terhadap kekerasan yang terus terjadi terhadap warga sipil Papua.

“aksi hari ini dilakukan secara serentak di beberapa kota di Indonesia sebagai respons atas rangkaian kekerasan terhadap warga sipil di Dogiyai,” ujarnya kepada wartawan.

Tuntut Investigasi Independen

Di Jakarta, massa aksi menggelar demonstrasi di depan kantor Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM). Mereka menyerahkan dokumen berisi 21 tuntutan, di antaranya mendesak pengusutan kasus penembakan, penghentian operasi militer, penyelesaian konflik Papua secara damai, serta pembukaan akses bagi lembaga internasional.

Dalam salah satu poin tuntutan, para demonstran meminta pemerintah membuka akses bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan pihak independen internasional untuk melakukan investigasi langsung di Papua.

“Jika negara tidak mampu menyelesaikan konflik kemanusiaan yang terus berlangsung di Papua, maka akses bagi PBB dan pihak independen internasional harus segera dibuka,” demikian bunyi salah satu tuntutan mereka.

Sementara itu di Nabire, massa membawa spanduk bertuliskan “Dogiyai Berdarah”, “Hentikan Pembunuhan Mahasiswa”, dan “Stop Kriminalisasi Warga Sipil”.

Di Manokwari, aksi turut diikuti kelompok masyarakat sipil dan organisasi kepemudaan. Mereka mendesak penghentian operasi militer, penarikan pasukan tambahan, investigasi independen, serta jaminan keamanan bagi masyarakat.

Sedangkan di Sorong, para demonstran menilai operasi militer telah menimbulkan ketakutan dan mengganggu kehidupan sosial masyarakat sipil.

Tokoh Gereja Soroti Trauma Masyarakat

Pastor Yanuarius Yance Yogi dari Gereja Stasi Santo Misael Bilogai, Keuskupan Timika, menilai pendekatan pemerintah terhadap masyarakat Papua selama ini keliru.

Menurut dia, masyarakat sipil kerap diperlakukan layaknya musuh, sehingga memunculkan trauma dan ketakutan kolektif di tengah warga.

“Ketakutan dan trauma kini dirasakan hampir seluruh lapisan masyarakat, mulai dari petani, pedagang, pegawai negeri, hingga aparat keamanan sendiri,” katanya.

Hal senada disampaikan Pastor Amandus Rahadat dari Paroki Tiga Raja Timika. Ia mengatakan demonstrasi mahasiswa Papua bukan semata bentuk perlawanan terhadap militer, melainkan ekspresi ketakutan masyarakat terhadap kekerasan yang terus berulang.

“Banyak orang di luar Papua salah memahami aksi mahasiswa. Mereka sebenarnya sedang menyuarakan trauma sejarah dan ketakutan akan hilangnya kehidupan masyarakat jika kekerasan terus terjadi,” ujarnya.

Uskup Timika, Bernardus Baru, juga meminta pemerintah lebih mendengarkan aspirasi masyarakat Papua dan mengedepankan dialog kemanusiaan dalam penyelesaian konflik.

“Pendekatan humanis dan dialogis adalah jalan terbaik. Gereja dan tokoh agama perlu dilibatkan dalam proses perdamaian,” katanya.

Konflik Papua Berkepanjangan

Papua menjadi bagian dari Indonesia setelah berakhirnya pemerintahan kolonial Belanda pada 1960-an. Namun, integrasi tersebut memicu munculnya gerakan separatis bersenjata yang terus berlangsung hingga kini.

Konflik berkepanjangan di Papua dilaporkan telah menelan ribuan korban jiwa dan menyebabkan puluhan ribu warga mengungsi selama beberapa dekade terakhir.(UCA NEWS, 12 Mei 2026)