Gereja Katolik Hong Kong di Persimpangan Jalan, Didorong Kembali Membela Kaum Rentan

HONG KONG — Keuskupan Katolik Hong Kong baru saja memperingati 80 tahun berdirinya pada 11 April 2026. Momen ini menandai peningkatan status Gereja di kota tersebut dari wilayah misi menjadi keuskupan penuh pada 1946 oleh Paus Pius XII.

Perayaan ini ditandai dengan misa khusus yang dipimpin Uskup Hong Kong saat ini, Kardinal Stephen Chow Sau-yan, serta dihadiri para uskup terdahulu seperti Kardinal Joseph Zen dan Kardinal John Tong, bersama Uskup Auksilier Joseph Ha Chi-sing.

Dalam homilinya, Kardinal Chow menekankan bahwa Gereja Katolik di Hong Kong telah selama 185 tahun berperan penting dalam pelayanan sosial, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, dan karya amal. Ia menyatakan bahwa Gereja akan terus “berdiri bersama kaum paling rentan” sekaligus menjadi jembatan antara Gereja universal dan Gereja di daratan China.

Namun, pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan di tengah perubahan besar yang dialami Hong Kong, terutama sejak penyerahan wilayah itu dari Inggris ke China pada 1997, dan semakin terasa sejak diberlakukannya Undang-Undang Keamanan Nasional oleh Beijing pada 2020.

Perubahan Sikap Kepemimpinan

Di bawah kepemimpinan Kardinal Zen pada periode sebelumnya, Gereja dikenal vokal dalam menyuarakan demokrasi dan hak asasi manusia. Ia bahkan kerap terlibat langsung dalam aksi protes dan advokasi publik.

Sebaliknya, pendekatan Kardinal Chow dinilai lebih diplomatis. Ia memilih menjalin dialog dengan pemerintah China dan organisasi Gereja resmi negara, termasuk terkait kebijakan “sinisasi” agama yang digagas Presiden Xi Jinping.

Perbedaan ini terlihat jelas dalam respons terhadap kasus tokoh pro-demokrasi Jimmy Lai. Kardinal Zen secara terbuka mendukung Lai, bahkan menghadiri persidangannya dan mengunjunginya di penjara. Sementara itu, Kardinal Chow cenderung tidak memberikan pernyataan publik terkait penahanan aktivis pro-demokrasi.

Tradisi yang Mulai Hilang

Perubahan juga tampak dari dihentikannya tradisi tahunan doa dan vigil untuk mengenang Tragedi Tiananmen 1989 sejak 2022, yang sebelumnya rutin digelar di gereja-gereja Hong Kong. Langkah ini diambil karena kekhawatiran melanggar hukum keamanan nasional.

Padahal, sejumlah tokoh Katolik di Hong Kong memiliki peran penting dalam gerakan demokrasi, seperti Martin Lee dan Anson Chan. Kini, banyak dari mereka memilih mundur dari ruang publik.

Jimmy Lai sendiri saat ini menjalani hukuman penjara 20 tahun dalam kondisi kesehatan yang memburuk. Ia dilaporkan menjalani isolasi dan tidak mendapatkan akses penuh terhadap layanan sakramen.

Tantangan dan Harapan

Di tengah situasi yang semakin menekan kebebasan sipil, sikap hati-hati Kardinal Chow dinilai dapat dimengerti. Namun, sejumlah pihak menilai Gereja tetap memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan keadilan, meski dengan cara yang lebih halus.

Selain itu, kebijakan mendekatkan diri dengan pemerintah China, termasuk dukungan terhadap kesepakatan Vatikan–China, juga menuai kritik. Beberapa kalangan menilai langkah tersebut berisiko mengaburkan posisi Gereja dalam membela kebebasan beragama.

Saat ini, Keuskupan Hong Kong memiliki sekitar 392.000 umat Katolik, didukung oleh ratusan imam dan biarawati, serta mengelola ratusan sekolah dan fasilitas sosial.

Meski banyak pencapaian yang patut dirayakan dalam 80 tahun terakhir, masa depan Gereja di Hong Kong dinilai penuh tantangan. Dalam situasi politik yang semakin ketat, peran Gereja dalam membela kaum rentan kembali menjadi sorotan utama.(UCA NEWS, 03 Mei 2026