Gereja Geser Isu Iklim dari Advokasi Global ke Kehidupan Paroki

SANTA MARTA, Kolombia — Gereja Katolik mendorong perubahan pendekatan dalam isu transisi energi dan krisis iklim, dari sekadar advokasi internasional menjadi gerakan yang hidup di tingkat paroki dan komunitas lokal. Pesan itu mengemuka dalam Konferensi Internasional Pertama tentang Penghapusan Bertahap Bahan Bakar Fosil yang digelar di Santa Marta, Kolombia, pada 24–29 April lalu.

Dalam forum tersebut, Gerakan Laudato Si’ menyerukan agar komunitas iman segera mengambil langkah nyata menuju transisi energi yang adil, teratur, dan setara, dengan meninggalkan ketergantungan pada batu bara, minyak, dan gas.

Konferensi itu mempertemukan pemerintah, ilmuwan, komunitas adat, gerakan sosial, serta organisasi masyarakat sipil untuk membahas upaya pengurangan penggunaan bahan bakar fosil sesuai target Perjanjian Paris.

Di antara peserta yang menonjol hadir para pemimpin Gereja dari Amerika Latin, Afrika, dan Asia. Mereka menegaskan bahwa perubahan iklim bukan semata persoalan lingkungan, melainkan juga menyangkut keadilan, martabat manusia, dan tanggung jawab iman.

Bagi Gereja Katolik, pertemuan di Santa Marta dipandang sebagai kelanjutan dari seruan Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si’, yang mengajak umat menjaga “rumah bersama” dan menempatkan kaum miskin sebagai pusat perhatian dalam aksi iklim.

Uskup Agung Panama, José Domingo Ulloa, mengatakan bahwa meninggalkan bahan bakar fosil bukan hanya keputusan teknis, tetapi juga keputusan moral dan spiritual.

Bahasa Moral dalam Diplomasi Iklim

Berbeda dengan diplomasi iklim yang sering didominasi bahasa ekonomi, investasi, dan negosiasi antarnegara, Gereja menghadirkan pendekatan berbasis nurani. Pilihan energi, menurut para pemimpin Gereja, harus dinilai dari dampaknya terhadap masyarakat rentan yang telah mengalami kekeringan, banjir, pengungsian, dan pencemaran.

Pendekatan moral ini dinilai penting, terutama bagi negara-negara Global South yang kontribusi emisinya kecil tetapi justru paling terdampak krisis iklim.

Di Santa Marta, keterlibatan Gereja berlangsung secara institusional, teologis, dan sangat dekat dengan realitas lokal.

Presiden Caritas Kolombia sekaligus Uskup Soacha, Monsinyur Juan Carlos Barreto, menegaskan bahwa pembahasan transisi energi tidak boleh berhenti di ruang diplomasi internasional, melainkan harus masuk ke dalam kehidupan paroki, keuskupan, dan komunitas umat.

Ia mendorong agar kepedulian terhadap lingkungan menjadi bagian dari refleksi pastoral dan kegiatan komunitas sehari-hari.

Menurut Barreto, “pertobatan ekologis” harus dimulai dari dalam Gereja sendiri. Artinya, para uskup, imam, seminaris, dan umat paroki perlu mendapatkan pembinaan agar keadilan iklim menjadi bagian dari evangelisasi, bukan sekadar isu tambahan.

Gereja dinilai memiliki kekuatan unik karena memiliki struktur lokal yang bertahan lama, tidak bergantung pada pergantian pemerintahan. Di banyak wilayah pedesaan terpencil, pengaruh paroki bahkan lebih besar dibanding lembaga negara.

Karena itu, jika ajaran ekologis tertanam dalam khotbah, katekese, dan praktik kehidupan umat, maka aksi iklim dapat berubah dari sekadar perdebatan kebijakan menjadi budaya hidup sehari-hari.

Dukungan terhadap Penghapusan Bahan Bakar Fosil

Selain membangun kesadaran umat, Gereja juga terlibat dalam advokasi politik internasional.

Konferensi para uskup dari Amerika Latin, Afrika, dan Asia mengeluarkan manifesto bersama yang mendukung Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty atau Perjanjian Non-Proliferasi Bahan Bakar Fosil. Mereka menyerukan penghentian bertahap penggunaan energi fosil secara global.

Langkah tersebut memperkuat tuntutan kelompok masyarakat sipil yang mendesak pemerintah mengambil komitmen lebih tegas terhadap aksi iklim.

Bagi banyak pemimpin agama, ekspansi industri bahan bakar fosil dinilai tidak sejalan dengan upaya melindungi kehidupan manusia dan lingkungan.

Kolaborasi Lintas Agama

Keterlibatan Gereja dalam konferensi ini juga diperkuat melalui kerja sama lintas agama.

Perwakilan Christian International Service of Solidarity with the Peoples of Latin America dan jaringan Oscar Romero, Sulman Hincapié, menjelaskan bahwa organisasi-organisasi berbasis iman telah berbulan-bulan menyusun manifesto bersama melalui forum “Fridays of Santa Marta”.

Forum tersebut mempertemukan komunitas akar rumput, pakar, organisasi keagamaan, dan masyarakat terdampak untuk merumuskan dokumen yang kemudian disampaikan kepada pemerintah Kolombia dan Belanda sebagai penyelenggara konferensi.

Kesaksian masyarakat lokal menjadi bagian penting dalam pembahasan. Mereka menggambarkan bagaimana aktivitas tambang dan ekstraksi merusak sumber air, mencemari udara, dan menghancurkan mata pencaharian warga.

Salah satu peserta menyebut penggalian tambang telah mengubah aliran air pegunungan, sementara debu batu bara mencemari udara dan membahayakan manusia, hewan, serta tumbuhan.

Dengan menghadirkan suara masyarakat terdampak berdampingan dengan para uskup dan diplomat, Gereja dinilai berhasil membawa isu iklim lebih dekat dengan pengalaman manusia nyata, bukan sekadar pembahasan teknis.

Di Amerika Latin, Afrika, dan Asia, isu keadilan iklim memang berkaitan erat dengan hak atas tanah, kelangsungan hidup masyarakat adat, migrasi, dan kemiskinan.

Frasa yang berulang kali muncul dalam konferensi, yakni “jeritan bumi dan jeritan kaum miskin”, mencerminkan hubungan erat antara persoalan ekologis dan keadilan sosial.

Para pemimpin Gereja juga menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menjadi satu-satunya pihak yang menentukan masa depan sistem energi global. Masyarakat sipil harus dilibatkan, dan proses transisi energi harus berlangsung adil, bertahap, serta disesuaikan dengan kondisi negara produsen maupun konsumen energi.

Konferensi Santa Marta pun menjadi ujian sejauh mana kepemimpinan moral dapat memengaruhi arah transisi global menuju energi bersih.

Bagi Gereja Katolik, keadilan iklim baru memiliki makna nyata apabila dimulai dari kehidupan sehari-hari umat—di paroki, desa, dan komunitas yang selama ini paling merasakan dampak pemanasan global.(UCA NEWS, 08 Mei 2026)