Pejabat Militer Minta Maaf atas Dugaan Penggerebekan Gereja di Papua

Seorang pejabat militer di wilayah Papua, Indonesia, menyampaikan permintaan maaf atas dugaan penggerebekan sebuah gereja yang memicu protes dan kecaman dari masyarakat setempat.

Permintaan maaf tersebut disampaikan oleh Abdul Munir, Kepala Distrik Militer Timika, saat mengunjungi Gereja Tiga Raja di Papua Tengah pada Senin (28/4/2026). Ia bertemu dengan para pemimpin gereja dan menyampaikan penyesalan atas insiden yang terjadi pada 20 April 2026.

Pastor paroki, Amandus Rahadat, mengatakan bahwa Abdul Munir bersikap ramah dan berjanji kejadian serupa tidak akan terulang.

Meski demikian, pihak militer menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari latihan pengamanan rutin, bukan operasi intelijen. Dalam prosedur tersebut, prajurit seharusnya mengenakan pakaian sipil, bukan seragam militer.

Dalam insiden tersebut, sejumlah prajurit dari Komando Distrik Militer Timika dilaporkan memasuki area gereja, termasuk ruang pribadi tiga pastor, serta melakukan pemeriksaan terhadap umat Katolik setempat.

Peristiwa ini terjadi menjelang kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Timika. Gibran merupakan putra dari mantan Presiden Joko Widodo.

Pastor Rahadat menduga tindakan tersebut dilakukan karena adanya kecurigaan bahwa gereja memberikan dukungan kepada kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Ketua lingkungan Gereja Tiga Raja, Andreas Hindom, mengatakan bahwa kabar penggerebekan tersebut menimbulkan keresahan di kalangan umat. Pihak gereja pun memperketat aturan pertemuan dengan pastor, di mana setiap tamu diwajibkan melapor kepada petugas keamanan.

Sementara itu, aktivis hak asasi manusia Yoseph Temorubun menilai tindakan aparat sebagai tidak etis dan bersifat intimidatif.

“Militer telah mencampuri urusan pribadi dan membahayakan peran gereja di tengah konflik Papua yang berkepanjangan,” ujarnya.

Ia juga mendorong para pemimpin gereja untuk mengirimkan surat protes kepada pemerintah, termasuk kepada Presiden, agar kejadian serupa tidak terulang.

Aktivis lainnya, Emanuel Gobay, menilai insiden ini mencerminkan pendekatan pemerintah yang masih mengedepankan operasi militer dalam menangani konflik di Papua, dibandingkan dialog.

Menurut data lembaga jurnalisme Project Multatuli, hingga 2025 terdapat sekitar 83.177 personel aparat keamanan yang dikerahkan di Papua, termasuk 56.517 prajurit. Jumlah ini disebut jauh lebih besar dibandingkan jumlah kelompok bersenjata yang memperjuangkan kemerdekaan Papua sejak 1960-an.

Konflik berkepanjangan antara aparat keamanan dan kelompok separatis di Papua telah menyebabkan ribuan korban jiwa serta puluhan ribu warga mengungsi selama beberapa dekade terakhir.(UCA NEWS, 29 April 2026)