Oleh Kamran Chaudhry
ISLAMABAD-PAKISTAN — Sejumlah pemimpin Kristen di Pakistan, termasuk anggota parlemen, mendesak pemerintah memberikan perlindungan bagi komunitas mereka yang terancam penggusuran dari tiga permukiman di ibu kota, Islamabad.
Anggota Majelis Nasional dari Partai Rakyat Pakistan, Naveed Aamir Jeeva, menyebut langkah tersebut sebagai bentuk ketidakadilan.
“Ini adalah tindakan tirani terhadap komunitas Kristen. Mereka berhak mendapatkan perlindungan,” ujar Jeeva pada 15 Maret, 2026.
Otoritas Pengembangan Ibu Kota (Capital Development Authority/CDA) sebelumnya memerintahkan pengosongan permukiman Rimsha Colony, Allama Iqbal Colony, dan Akram Masih Gill. Ketiga kawasan tersebut dihuni sekitar 25.000 warga, sebagian besar berasal dari kalangan Kristen.
Perintah penggusuran disebut disampaikan secara lisan melalui pengeras suara, yang kemudian menuai kritik. Jeeva mempertanyakan prosedur tersebut dan menyatakan akan membawa persoalan ini ke parlemen serta kepada Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif.
Ia juga mengungkapkan bahwa tim hukum tengah mengkaji kemungkinan pelanggaran terhadap putusan Mahkamah Agung Pakistan tahun 2015 yang melarang penggusuran sepihak tanpa prosedur yang jelas.
Ribuan Warga Terancam Kehilangan Tempat Tinggal
Penggusuran ini berpotensi berdampak pada sekitar 5.000 keluarga dari kalangan pekerja berpenghasilan rendah. Banyak di antara mereka telah menginvestasikan seluruh tabungan untuk membangun rumah di kawasan tersebut.
Seorang warga, Fayyaz Saleem, mengaku membeli sebidang tanah seluas 177 meter persegi pada 2020 dengan harga 2,2 juta rupee (sekitar 7.900 dolar AS), yang kemudian digunakan untuk membangun rumah sekaligus pusat pendidikan.
“Kami menolak proyek pembangunan yang dibangun di atas reruntuhan rumah kami. Kami menuntut kompensasi setara, rumah diganti rumah,” ujarnya.
Selain itu, penggusuran mendadak dikhawatirkan mengganggu pendidikan anak-anak. Tercatat ada delapan sekolah di kawasan tersebut yang terancam terdampak.
Akar Permukiman dan Faktor Keamanan
Sebagian warga yang tinggal di Rimsha Colony merupakan kelompok yang sebelumnya direlokasi pada awal 2010-an, menyusul kasus Rimsha Masih case. Saat itu, tuduhan penistaan agama terhadap seorang remaja Kristen memicu ancaman keamanan dari kelompok mayoritas.
Permukiman tersebut kemudian menjadi tempat berlindung bagi komunitas Kristen yang rentan.
Terkait Proyek Modernisasi Ibu Kota
Menurut sejumlah pihak, rencana penggusuran merupakan bagian dari program “Vision 2027”, sebuah proyek besar pemerintah federal yang diluncurkan pada Desember 2025 untuk memodernisasi Islamabad.
Dalam pelaksanaannya, dua permukiman Muslim dan sebuah masjid juga dilaporkan telah lebih dulu dibongkar.
Aksi Protes dan Seruan Keadilan
Warga yang terdampak terus menggelar aksi protes, didukung oleh politisi, aktivis, serta pemuka agama. Para pemimpin Katolik, Protestan, dan evangelis juga menggelar doa bersama lintas denominasi, menyerukan aksi damai dan solidaritas.
Mereka menuntut pemerintah menghentikan penggusuran serta menyediakan kompensasi atau lahan alternatif bagi warga terdampak.
Seorang konsultan pendidikan, Zeeba T. Hashmi, menilai kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan aspek kemanusiaan.
“Pemerintah harus berhenti memperlakukan warga secara tidak manusiawi, terutama mereka yang telah menghabiskan bertahun-tahun membangun kehidupan di sini,” ujarnya (UCANEWS, 18 Maret 2026)