Umat Katolik,para suster dan imam berdemonstrasi di Negomba pada tanggal 21 Novewber 2021, menuntut pemerintah mengungkapkan kebenaran dibalik pemboman Gereja Katolik saat perayaan Paskah (UCA NEWS)
Oleh UCA News Report
Sejumlah pemimpin Katolik bersama aktivis hak asasi manusia di Sri Lanka memprotes dugaan upaya pembebasan seorang mantan pejabat tinggi intelijen yang ditangkap bulan lalu terkait serangan bom Paskah 2019.
Aksi demonstrasi digelar di Negombo pada 21 Maret. Para peserta menuntut agar pihak-pihak yang diduga membiarkan terjadinya serangan bunuh diri tersebut segera diadili.
Serangan terkoordinasi pada 21 April 2019 menargetkan tiga gereja dan empat hotel mewah. Sebanyak 253 orang tewas dan lebih dari 500 lainnya luka-luka. Serangan ini dikaitkan dengan kelompok ekstremis Islam.
Namun, sejumlah laporan media menyebut adanya dugaan motif politik di balik kegagalan aparat intelijen mencegah serangan. Beberapa perwira disebut tidak bertindak meski telah menerima peringatan sebelumnya, diduga untuk memengaruhi hasil pemilu nasional saat itu.
Mantan Direktur Intelijen Militer, Suresh Sallay, ditangkap oleh Departemen Investigasi Kriminal pada 25 Februari. Penyelidik kini menelusuri kemungkinan keterlibatannya dalam konspirasi yang lebih luas, termasuk dugaan kelalaian dalam menindaklanjuti informasi intelijen penting.
Dalam sidang pada 11 Maret, penyidik menyatakan Sallay diduga memberikan informasi yang menyesatkan dan menekan proses penyelidikan. Ia juga disebut menuduh seorang informan intelijen membantu pelaku menentukan target, termasuk Gereja St. Sebastian’s Church, Katuwapitiya.
Aktivis HAM Brito Fernando yang turut dalam aksi menyebut sejumlah pendukung mantan Presiden Gotabaya Rajapaksa serta beberapa biksu Buddha menunjukkan kepanikan sejak penangkapan Sallay.
Menurut Fernando, Sallay sebelumnya hanya berstatus saksi dalam kasus tersebut. Namun, di bawah pemerintahan baru, statusnya berubah menjadi tersangka utama.
Ia juga menuding pemerintahan Rajapaksa berupaya menghambat penyelidikan demi menghindari pertanggungjawaban. Gotabaya Rajapaksa sendiri terpilih sebagai presiden pada November 2019, tujuh bulan setelah serangan terjadi.
Rajapaksa menggantikan Maithripala Sirisena, yang menjabat saat serangan berlangsung. Kritik publik menyebut penyelidikan selama pemerintahan Rajapaksa tidak menunjukkan kemajuan berarti.
Setelah krisis ekonomi memicu gelombang protes besar, Rajapaksa meninggalkan Sri Lanka pada Juli 2022. Pada 2024, pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Anura Kumara Dissanayake berjanji mempercepat penuntasan kasus ini.
Pemerintah telah membentuk majelis hakim khusus beranggotakan tiga orang untuk menangani perkara tersebut. Jaksa juga dilaporkan telah mengajukan puluhan ribu dakwaan terhadap sekitar dua lusin tersangka.
Di sisi lain, pendukung Sallay bersama sejumlah tokoh agama Buddha meluncurkan petisi dengan 100.000 tanda tangan untuk menolak penahanannya.
Ketua Front Rakyat Baru, Sugeeshwara Bandara, menilai pemerintah berupaya menekan Sallay agar memberikan kesaksian yang dapat menyeret Gotabaya Rajapaksa ke dalam kasus ini.
Sementara itu, mantan Presiden Mahinda Rajapaksa menyatakan Sallay seharusnya tidak dipenjara, melainkan diapresiasi.
Para demonstran di Negombo menduga rezim Rajapaksa khawatir akan terbongkarnya agenda tersembunyi serta keterlibatan pihak lain. Dalam aksi tersebut, mereka membawa berbagai spanduk, antara lain bertuliskan “Ungkap keterkaitan intelijen dalam serangan Paskah” dan “Serangan Paskah adalah ambisi kekuasaan yang membabi buta.”
Romo Rohan Silva, yang turut dalam aksi, menyatakan pihak yang menentang penangkapan Sallay patut diduga memiliki kepentingan tertentu atau berupaya menutupi sesuatu.
Seorang korban serangan, Sebastian Antony, menegaskan bahwa enam tahun telah berlalu tanpa kejelasan hukum. Ia berharap keadilan segera ditegakkan bagi para korban (Sumbere:UCANEWS, 23 Maret 2026)