Para Uskup Skotlandia Soroti Amandemen RUU Bunuh Diri Berbantuan

Para uskup Katolik di Skotlandia menyatakan keprihatinan terhadap respons pemerintah terkait amandemen yang dimaksudkan untuk melindungi hak keberatan organisasi berbasis agama dan lembaga perawatan (hospice) terhadap praktik bunuh diri berbantuan.

Dalam pernyataan yang dirilis pada 10 Maret, John Keenan, presiden Scottish Bishops’ Conference, mengatakan para uskup tidak sependapat dengan pandangan pemerintah yang menyatakan bahwa tidak jelas bagaimana suatu institusi dapat menunjukkan posisi “keberatan berdasarkan hati nurani”.

Menurut Keenan, setiap organisasi memiliki nilai-nilai dasar yang membentuk misi dan praktik mereka.

“Konferensi para uskup menegaskan bahwa tidak ada organisasi yang seharusnya dipaksa oleh negara untuk terlibat dalam tindakan mengakhiri hidup secara sengaja apabila hal tersebut bertentangan dengan prinsip etika atau agama mereka,” ujarnya.

RUU bertajuk Assisted Dying for Terminally Ill Adults (Scotland) Bill diperkenalkan pada Maret 2024 oleh anggota parlemen Skotlandia Liam McArthur. Rancangan undang-undang itu akan memungkinkan orang dewasa yang memenuhi syarat untuk secara sah meminta dan memperoleh bantuan dari tenaga kesehatan untuk mengakhiri hidup mereka.

Berdasarkan ketentuan RUU tersebut, syarat kelayakan meliputi berusia minimal 18 tahun, menderita penyakit terminal, serta memiliki kapasitas mental yang cukup untuk membuat dan memahami keputusan tersebut. Batas usia minimum sebelumnya diusulkan 16 tahun, namun kemudian dinaikkan menjadi 18 tahun melalui amandemen terbaru.

Pemungutan suara final atas RUU ini dijadwalkan berlangsung pada 17 Maret.

Dua anggota parlemen Skotlandia, John Mason dan Paul O’Kane, sebelumnya mengajukan amandemen yang memungkinkan penyedia layanan kesehatan, lembaga berbasis agama, badan amal, serta institusi pendidikan untuk menolak berpartisipasi atau memfasilitasi praktik bunuh diri berbantuan.

Amandemen tersebut juga bertujuan memastikan bahwa organisasi yang menolak tidak akan mengalami kerugian, sanksi regulasi, kehilangan dana, atau tindakan hukum.

Namun, para politisi akhirnya menyetujui langkah yang menghapus perlindungan tersebut.

Keputusan itu juga dikritik oleh kelompok pro-kehidupan Right to Life UK. Organisasi tersebut menilai penghapusan perlindungan bagi pihak yang menolak akan membuat tidak adanya mekanisme akuntabilitas maupun pengawasan dari anggota parlemen Skotlandia serta pihak-pihak yang akan terdampak jika RUU ini disahkan.

Sejumlah organisasi profesi medis juga menyuarakan kekhawatiran serupa. Dalam sebuah surat terbuka kepada Parlemen Skotlandia, tujuh badan medis menyatakan bahwa meskipun mereka tidak memiliki sikap kolektif terkait prinsip bunuh diri berbantuan, mereka sepakat bahwa proses legislasi yang sedang berlangsung menimbulkan persoalan serius.

Di antara penandatangan surat tersebut adalah Association for Palliative Medicine (Scotland), Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow, dan Royal College of Psychiatrists in Scotland.

Mereka menilai perlindungan terhadap tenaga medis dan lembaga layanan kesehatan merupakan unsur penting untuk memastikan pelayanan yang aman, etis, dan adil, sekaligus menjaga kepercayaan tenaga kesehatan yang mungkin terdampak oleh undang-undang tersebut.

Menurut mereka, penghapusan isu-isu seperti perlindungan regulasi dan hak ketenagakerjaan dari pembahasan parlemen akan melemahkan transparansi dan ketelitian yang seharusnya menjadi standar dalam penyusunan undang-undang besar yang berdampak pada sistem layanan kesehatan.

Konferensi para uskup Skotlandia juga menegaskan bahwa bagi banyak organisasi berbasis iman, termasuk hospice dan panti perawatan Katolik, nilai-nilai yang mereka anut secara mendasar tidak sejalan dengan praktik bunuh diri berbantuan.

Karena itu, para uskup mendesak pemerintah Skotlandia dan anggota parlemen untuk menghormati hak keberatan institusional berdasarkan hati nurani, sehingga organisasi tidak dipaksa melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai dasar mereka.(Sumber: UCANNEW, 13 Maret 2026)