Uskup Auxelerius Anthony C.Celino,Keuskupan El Paso (kiri),Uskup Texas Mark J.Seitz (kiri tengah), Uskup Auxelarius Evelio Menjivar, Keuskupan Washhington (empat dari kanan) saat demonstrasi di kota El Paso, 24 Maret 2026
Oleh Fernando Ceniceros/The Rio Grande Catholic, OSV News
Ratusan orang mengikuti aksi jalan kaki dan doa bersama di pusat kota El Paso, Amerika Serikat, pada 24 Maret untuk menolak kebijakan penahanan dan deportasi massal imigran. Aksi ini dipimpin Uskup El Paso, Mark J. Seitz, bersama sejumlah uskup Katolik lainnya, bertepatan dengan peringatan hari raya martir Santo Óscar Romero.
El Paso diketahui menjadi lokasi salah satu pusat penahanan imigrasi terbesar di AS. Sejak pertengahan Desember, setidaknya tiga orang meninggal dunia di fasilitas Camp East Montana, termasuk satu kasus yang dinyatakan sebagai pembunuhan.
Dalam aksi tersebut, Uskup Seitz menegaskan kembali seruannya untuk menghentikan kebijakan penahanan massal. Ia menilai kebijakan itu tidak adil, mengingat lebih dari 70 persen dari sekitar 68.000 orang yang ditahan tidak memiliki catatan kriminal.
“Kita berharap aksi ini menggugah para pemimpin untuk menyadari bahwa kebijakan ini sudah melampaui batas,” ujarnya.
Kebijakan deportasi massal yang didorong pemerintahan Presiden Donald Trump dinilai berdampak besar pada komunitas Katolik. Laporan bersama Konferensi Waligereja Katolik AS (USCCB) dan World Relief pada 2025 menyebutkan sekitar 60 persen dari mereka yang menjadi target deportasi adalah umat Katolik, sementara 40 persen lainnya adalah umat Kristen.
Selain itu, sekitar 18 persen umat Katolik di AS disebut berisiko terdampak langsung kebijakan tersebut, baik sebagai individu yang terancam deportasi maupun anggota keluarga mereka.
Pemerintah AS juga mencabut perlindungan hukum sementara bagi ratusan ribu warga Venezuela dan Haiti, yang sebagian besar beragama Katolik, sehingga meningkatkan risiko deportasi ke negara asal yang tidak stabil.
Dalam aksi tersebut, Uskup Evelio Menjivar mengajak masyarakat melihat persoalan perbatasan sebagai panggilan iman. Ia mengingatkan bahwa AS merupakan negara imigran, sehingga kehilangan empati terhadap migran berarti kehilangan jati diri bangsa.
Sementara itu, aktivis lokal menyebut kapasitas penahanan di El Paso meningkat tajam, dari sekitar 700 tempat tidur dua dekade lalu menjadi sekitar 7.000 saat ini. Kota itu bahkan disebut sebagai “ibu kota penahanan” oleh otoritas imigrasi.
Data internal Departemen Keamanan Dalam Negeri AS yang dikutip media menyebut pemerintah berencana menambah kapasitas hingga 92.600 tempat penahanan melalui pembelian puluhan gudang.
Konferensi Waligereja Katolik AS menilai rencana tersebut sebagai persoalan moral serius. Mereka menegaskan bahwa para migran tetaplah manusia yang memiliki martabat dan hak dasar.
Ajaran sosial Gereja Katolik sendiri menekankan keseimbangan antara hak individu untuk bermigrasi, hak negara mengatur perbatasan, serta kewajiban untuk melakukannya secara adil dan manusiawi.
Para uskup juga menegaskan penolakan terhadap deportasi massal yang dilakukan secara tidak selektif, dengan mengacu pada ajaran Gereja yang mengutuk praktik yang merendahkan martabat manusia, termasuk penahanan sewenang-wenang dan deportasi.
Aksi di El Paso diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik atas penderitaan para migran serta mendorong perubahan kebijakan yang lebih berkeadilan (UCANEWS,27 Maret 2026)