Mengusir “Hantu” Kasta dalam Gereja India

INDIA: Di tengah masyarakat yang masih sarat kasta, Gereja dituntut berbenah dari dalam sebelum memperjuangkan hak kelompok marginal.Langkah-langkah kemajuan dalam Gereja Katolik India patut dicatat, meski masih terbatas jika dilihat dari konteks sejarah panjang diskriminasi.

Pada Februari 2026, Kardinal Anthony Poola—kardinal pertama dari komunitas Dalit yang diangkat oleh Paus Fransiskus pada 2022—terpilih sebagai presiden Konferensi Waligereja India (CBCI), lembaga tertinggi yang menaungi tiga ritus Gereja Katolik di negara tersebut.

Pencapaian ini menjadi signifikan mengingat baru pada 1977 Gereja menunjuk uskup Dalit pertama, John Mulagadda, dalam sejarahnya yang telah berlangsung selama dua milenium.

Saat ini, terdapat sekitar 12 uskup Dalit dari total 180–200 uskup aktif di India, atau sekitar 7 persen. Sejumlah upaya hukum juga tengah dilakukan, termasuk gugatan publik yang didukung Gereja untuk menentang pengecualian Dalit Kristen dari daftar resmi kasta terjadwal (Scheduled Castes) oleh pemerintah.

Namun demikian, diskriminasi berbasis kasta masih belum sepenuhnya hilang.

Diskriminasi yang Masih Mengakar

Dalit Katolik—yang diperkirakan mencakup 60–65 persen dari total 20–35 juta umat Katolik di India, terutama dalam Ritus Latin—masih melaporkan berbagai bentuk marginalisasi. Diskriminasi terjadi dalam ibadah, kepemimpinan gereja, pemakaman, festival, hingga pengambilan keputusan.

Fenomena ini tidak lepas dari kuatnya pengaruh sistem Varna, struktur sosial berbasis kasta di India, yang tetap bertahan bahkan setelah seseorang berpindah agama.

Gelombang konversi besar-besaran pada abad ke-19 dan ke-20, terutama di kalangan Dalit, bertujuan untuk keluar dari praktik “tak tersentuh” dan penindasan sosial. Namun, identitas kasta sering tetap bertahan melalui pola perkawinan, jaringan kekerabatan, dan struktur ekonomi.

Perbedaan Antara Ritus

Dalam Gereja Katolik India, perbedaan antara ritus juga memperlihatkan dinamika kasta yang kompleks.

Ritus Syro-Malabar, misalnya, didominasi oleh umat Kristen Suriah di Kerala yang mengklaim asal-usul dari kasta tinggi. Narasi ini menempatkan mereka dalam posisi sosial yang lebih tinggi, meskipun tidak didukung bukti arkeologis yang kuat.

Secara historis, kelompok ini terlibat dalam sistem feodal, termasuk kepemilikan tanah dan praktik eksklusivitas sosial. Mereka juga mempertahankan endogami (perkawinan dalam kelompok sendiri) dan jarang berinteraksi secara setara dengan Dalit.

Sebaliknya, dalam Ritus Latin—yang memiliki lebih banyak umat Dalit—konflik berbasis kasta lebih terlihat secara terbuka. Kasus-kasus seperti pemisahan tempat duduk di gereja, diskriminasi dalam pemakaman, hingga larangan ikut serta dalam tradisi paroki masih sering terjadi.

Beberapa kasus bahkan harus diselesaikan melalui jalur hukum, seperti yang terjadi di Tamil Nadu.

Ketimpangan Representasi

Ketimpangan juga terlihat dalam kepemimpinan gereja. Secara nasional, hanya sekitar 4 persen imam berasal dari komunitas Dalit. Di beberapa ritus seperti Syro-Malabar dan Syro-Malankara, hampir tidak ada uskup Dalit sama sekali.

Padahal, secara demografis, Dalit merupakan mayoritas dalam sejumlah wilayah Gereja Katolik, terutama di India selatan.

Hal ini memicu kritik bahwa kendali atas properti, pendidikan, dan struktur gereja masih didominasi kelompok kasta atas.

Respons dan Tantangan

CBCI sebenarnya telah mengeluarkan “Kebijakan Pemberdayaan Dalit” pada 2016 yang menyebut diskriminasi kasta sebagai “dosa sosial berat” dan mendorong tindakan afirmatif.

Namun, implementasi kebijakan ini dinilai belum merata.

Upaya seperti Sinode tentang Sinodalitas yang bertujuan mendengar suara umat juga dinilai belum cukup memberi ruang bagi isu Dalit. Banyak aktivis menilai pembahasan soal kasta masih minim dan belum menyentuh akar persoalan.

Sejumlah tokoh dan organisasi Katolik telah mengajukan gugatan hukum sejak 2004 untuk memperjuangkan hak Dalit Kristen agar diakui dalam kategori resmi pemerintah. Namun, dukungan internal gereja terhadap upaya ini dinilai masih setengah hati.

Jalan ke Depan

Para aktivis mendorong adanya audit menyeluruh lintas ritus, transparansi dalam pengangkatan pemimpin, serta penerapan representasi proporsional.

Gagasan pembentukan ritus khusus Dalit juga mulai mengemuka, meski masih menjadi perdebatan.

Yang jelas, persoalan kasta di India bukan sekadar isu sosial, tetapi telah menjadi bagian dari budaya yang mengakar. Doktrin agama saja tidak cukup untuk menghapusnya tanpa perubahan struktural yang nyata.

Kini, tantangan bagi para pemimpin Gereja—termasuk Kardinal Poola—adalah menjembatani simbol kemajuan dengan reformasi yang konkret.

Dalam masyarakat yang masih sarat kasta, Gereja dituntut untuk terlebih dahulu membersihkan dirinya dari praktik diskriminasi, sebelum dapat secara kredibel memperjuangkan keadilan bagi semua kelompok yang terpinggirkan (Sumber: UCA NEWS, 08 April 2026)

---