
Pertemuan para imam di Provinsi Shandong-China pada 16-20 Maret 2026 (Foto: UCANEWSS, 27 Maret 2026)
Oleh UCA NEWS Reporter
Para imam dan biarawati Katolik di China mengikuti retret dan sesi pembelajaran yang menyoroti visi Presiden Xi Jinping mengenai pengelolaan agama, khususnya pengembangan agama yang selaras dengan konteks China tanpa pengaruh asing.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Asosiasi Katolik Patriotik Provinsi Shandong bersama Konferensi Uskup Katolik Provinsi Shandong pada 16–20 Maret 2026 untuk para imam dan 23–26 Maret 2026 untuk para biarawati. Informasi tersebut disampaikan dalam laporan tertanggal 27 Maret yang diterbitkan oleh Bishops’ Conference of the Catholic Church in China, lembaga yang tidak diakui oleh Vatikan.
Dalam sesi tersebut, peserta mendalami semangat Konferensi Nasional Urusan Agama tahun 2021, di mana Xi menekankan pentingnya pengembangan agama yang “berciri khas China” serta bebas dari pengaruh luar. Kebijakan ini dikenal sebagai “Sinisasi” agama, yang bertujuan memperkuat loyalitas kepada Partai Komunis China (PKC), meningkatkan kontrol hukum, serta menumbuhkan patriotisme di kalangan umat beragama.
Program di Shandong juga menekankan kampanye pendidikan bertema “mempelajari regulasi, menaati aturan, meningkatkan pembinaan diri, dan membangun citra positif” yang ditujukan bagi komunitas Katolik setempat.
Uskup Fang Xingyao, yang memimpin Asosiasi Katolik Patriotik provinsi, turut membagikan pengalamannya mengikuti forum politik nasional seperti Kongres Rakyat Nasional dan Konferensi Konsultatif Politik Rakyat China. Ia menegaskan bahwa semangat kedua forum tersebut harus diterapkan secara komprehensif dalam pengelolaan kehidupan beragama di era baru China.
Selain itu, para peserta juga mempelajari sejumlah pedoman resmi, termasuk aturan tentang kesederhanaan dan penghindaran kemewahan, tata kelola penunjukan rohaniwan, serta kode etik bagi klerus Katolik di China.
Retret ini dipimpin oleh Pastor Zhang Wenxi yang membahas berbagai tema, mulai dari refleksi atas kondisi saat ini hingga peran dan spiritualitas imam. Sementara itu, sesi untuk biarawati dipandu oleh Pastor You Xijiu dari Seminari Teologi Katolik China. Melalui kegiatan ini, otoritas setempat bertujuan meningkatkan kualitas politik, literasi budaya, karakter moral, kehidupan spiritual, serta solidaritas di kalangan komunitas religius.
Secara konstitusional, China menjamin kebebasan beragama. Namun, berbagai lembaga pemantau hak asasi manusia menilai negara tersebut masih menjadi salah satu pelanggar utama kebebasan beragama.
Pemerintah China mengontrol aktivitas keagamaan melalui berbagai regulasi ketat dan mewajibkan seluruh rohaniwan untuk terdaftar secara resmi agar dapat menjalankan kegiatan keagamaan.
Saat ini, umat Katolik di China terbagi antara Gereja Katolik yang dikelola negara dan Gereja bawah tanah yang setia kepada Vatikan (Sumber: UCANEWS, 27 Maret 2026).