Foto: Marlon Brando Diaz disambut keluarga saat dibebaskan dari Penjara, 10 Januari 2025
Pemerintah Cuba mengumumkan akan segera membebaskan 51 tahanan sebagai bentuk “itikad baik” terhadap Holy See setelah berlangsungnya pembicaraan antara pejabat Kuba dan pihak Vatikan.
Dalam pernyataan yang dirilis pada 12 Maret, Kementerian Luar Negeri Kuba menyebutkan bahwa keputusan tersebut diambil sebagai bagian dari hubungan yang erat antara negara Kuba dan Vatican City.
“Dalam semangat niat baik serta hubungan yang erat antara negara Kuba dan Vatikan, Kuba telah memutuskan untuk membebaskan 51 tahanan dalam beberapa hari ke depan,” demikian pernyataan kementerian tersebut.
Pemerintah tidak merinci isi pembicaraan dengan Vatikan maupun identitas para tahanan yang akan dibebaskan. Pihak berwenang hanya menyebutkan bahwa para tahanan tersebut telah menjalani sebagian besar masa hukuman mereka serta menunjukkan perilaku yang baik selama berada di penjara.
Kementerian Luar Negeri Kuba juga menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan keputusan kedaulatan negara dan menjadi bagian dari praktik yang lazim dalam sistem peradilan pidana Kuba.
Gereja Katolik telah lama menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Kuba, meskipun negara tersebut sempat secara resmi menganut paham ateisme selama tiga dekade. Para pemimpin gereja juga kerap berperan sebagai mediator dalam hubungan antara Kuba dan Amerika Serikat ketika ketegangan meningkat.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump pekan lalu menyatakan bahwa Kuba menjadi agenda berikutnya setelah Iran. Ia bahkan memprediksi bahwa pemerintahan komunis di pulau Karibia tersebut, yang tengah menghadapi tekanan akibat blokade energi dari Amerika Serikat, “akan segera runtuh”.
Sementara itu, pendahulu Trump, Joe Biden, sebelum meninggalkan jabatannya pada Januari 2025, sempat menghapus Kuba dari daftar negara sponsor terorisme Amerika Serikat. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari kesepakatan yang juga dimediasi Vatikan, di mana Kuba setuju untuk membebaskan 553 tahanan.
Namun, kebijakan itu kemudian dibatalkan oleh Trump setelah kembali menjabat. Meski demikian, pemerintah Kuba menyatakan tetap membebaskan seluruh tahanan yang dimaksud dalam kesepakatan tersebut, termasuk 231 orang yang oleh kelompok hak asasi manusia disebut sebagai tahanan politik setelah penangkapan mereka dalam aksi demonstrasi besar pada 2021 Cuban protests. (UCANEWS, 13 Maret 2026)